Terobosan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggarap pasar non-tradisional di Afrika yaitu dengan menyelenggarakan Indonesia-Africa Forum (IAF) pada 10-11 April 2018.
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 9 Januari lalu, Retno Marsudi menyampaikan dalam dua hari penyelenggaraan forum tersebut dihasilkan kesepakatan bisnis senilai 586 juta dolar AS dan business announcement sebesar 1,3 miliar dolar AS.
"Ikatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika mulai terjalin lebih dekat," kata Menlu.
Diplomasi ekonomi yang mulai giat dilaksanakan di negara-negara Afrika dipandang perlu untuk mengonversi ikatan kuat yang telah terjalin di bidang politik ke bidang ekonomi.
Meskipun pertautan antara Indonesia dan negara-negara Afrika telah dimulai sejak diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika 63 tahun silam, namun Retno mengakui keterikatan secara ekonomi belum terjalin baik.
"Kita terlalu fokus di pasar-pasar tradisional hingga lupa menggarap pasar nontradisional yang potensinya sangat besar," tutur dia.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Afrika sebagai kawasan dengan pertumbuhan tercepat kedua di dunia pada 2020.
Diantara 2010-2015, pertumbuhan rata-rata PDB Afrika 3,3 persen, atau melemah dibandingkan 4,9 persen pada periode 2000-2008.
Namun, menurut laporan "Lions on the move II: Realizing the potential of Africa's economies" yang dirilis McKinsey Global Institute, perlambatan ekonomi tersebut dipengaruhi penurunan harga minyak dan sejumlah negara yang terkena dampak kekacauan Arab Spring seperti Mesir, Libya, serta Tunisia.
Untuk seluruh Afrika, pertumbuhan sebenarnya dipercepat menjadi 4,4 persen pada 2010-2015 dari 4,1 persen pada 2000-2010. Selain itu, fundamental jangka panjang ekonominya kuat, serta ada peluang pasar dan investasi yang besar.
Pertumbuhan di masa depan kemungkinan akan didukung oleh faktor-faktor termasuk tingkat urbanisasi yang paling cepat di dunia dan, pada tahun 2034, populasi usia kerja Afrika diperkirakan akan lebih besar daripada China atau India.
Menyadari berbagai potensi tersebut, Indonesia memutuskan untuk melanjutkan diplomasi ekonomi dengan meningkatkan kerja sama perdagangan maupun investasi.
Pemerintah Indonesia menargetkan negosiasi perjanjian perdagangan preferensial (PTA) dengan sejumlah negara Afrika bisa diselesaikan tahun ini, untuk memperlancar arus keluar-masuk barang dan jasa.
Negosiasi PTA antara Indonesia dan Mozambik, misalnya, telah dilakukan sebanyak dua kali putaran sejak April 2018 dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2019.
Jika berhasil disepakati, Mozambik akan menjadi negara Afrika pertama yang memiliki PTA dengan Indonesia. Kedua negara akan mengatasi hambatan tarif mulai dari 25 persen untuk produk jadi dan 10 persen untuk produk setengah jadi.
Dalam negosiasi yang masih berjalan, Indonesia mengusulkan sekitar 100 produk untuk dibebaskan tarifnya, antara lain minyak sawit dan tekstil.
"Perjanjian ini akan mendukung upaya diplomatik kami dalam hal membuka akses pasar dan investasi di Afrika," kata Direktur Kerja Sama Afrika Kemlu Daniel Tumpal Simanjuntak.
Selain Mozambik, Indonesia juga sedang dalam proses pembahasan PTA dengan Tunisia.
Namun, menurut Tumpal, diplomasi ekonomi tidak boleh disederhanakan untuk kerja sama perdagangan saja.
Diplomasi ekonomi juga harus dapat menghasilkan sumber pendanaan baru dan investasi keluar, tambah Tumpal, seperti sejumlah perjanjian bisnis yang dicapai oleh Indonesia Eximbank dengan Bank Ekspor-Impor Afrika, serta Standard Chartered Bank dan Commerzbank dalam penyelenggaraan IAF 2018.
Kesepakatan bisnis tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antara lembaga keuangan Indonesia dan mitranya dapat mulai terjalin.
"Ini berarti bahwa jika ada proyek, pembiayaan tidak hanya berasal dari anggaran negara. Kami membuka jalan untuk mendapatkan pendanaan dari dana asing," kata Tumpal.
Tahun ini, Indonesia akan kembali merangkul negara-negara Afrika dalam Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue untuk semakin mengintensifkan kerja sama yang dimulai dengan sangat baik pada saat IAF 2018.
Dialog yang diselenggarakan pada 20-21 Agustus di Bali itu akan fokus pada kerja sama infrastruktur, mengingat besarnya kebutuhan Afrika terhadap pengembangan infrastruktur.
Kerja sama infrastruktur telah dirintis oleh beberapa BUMN Indonesia diantaranya PT Wijaya Karya (WIKA) yang menandatangani kontrak proyek renovasi Istana Presiden Niger senilai 26,7 juta dolar AS.
Sementara PT TIMAH juga berencana membangun smelter di Nigeria melalui kerja sama dengan perusahaan lokal Topwide Ventures. Proyek ini bernilai 25,9 juta dolar AS.
"Setelah kami mendapatkan proyek untuk merenovasi Istana Presiden Niger, banyak negara Afrika lainnya tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia. Kami melihat ini sebagai peluang positif untuk menggarap proyek infrastruktur lainnya di Afrika," kata Tumpal.
Senegal, Pantai Gading dan Tanzania, khususnya Zanzibar, adalah negara-negara di Afrika Sub-Sahara yang tertarik membangun kerja sama infrastruktur dengan Indonesia.
Pola pikir
Namun, giatnya upaya diplomasi ekonomi ke Afrika bukan tak menemui hambatan.
Meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia kelas menengah untuk mulai memperhatikan Afrika adalah tugas berat bagi pemerintah.
Pola pikir BUMN dan perusahaan swasta mengenai ekspansi bisnis ke Afrika yang dianggap kurang menguntungkan juga harus diubah.
Afrika, menurut Tumpal, harus dilihat dari lensa berbeda yaitu sebagai benua dengan negara-negara yang normal berkembang.
"Bahwa betul masih ada negara yang menghadapi konflik, tetapi jangan lupa bahwa potensi Afrika begitu besar," tutur dia.
Ke depan, Afrika akan sangat penting untuk mendukung ketahanan energi Indonesia juga untuk impor bahan baku.
Afrika tak lagi bisa dipandang sebelah mata karena negara-negara yang selevel dengan Indonesia, seperti anggota G20 juga sudah masuk ke benua tersebut.
Pendapat yang sama diungkapkan oleh peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI Ahmad Helmy Fuady yang menyatakan bahwa Afrika tidak lagi bisa dianggap sebagai wilayah terbelakang, atau pernah disebut The Economist dalam salah satu sampul penerbitannya sebagai "the hopeless continent" pada 2000.
"Saat ini dianggap sebagai Africa Rising karena dari 2004 sampai terakhir kemarin rata-rata pertumbuhan masih di atas lima persen, beberapa negara Afrika bahkan tumbuh 10 persen lebih seperti Ethiopia, Kenya, Tanzania," ujar Helmy.
Perkembangan Afrika membuat banyak negara berlomba-lomba berinvestasi di wilayah tersebut sehingga persaingan untuk masuk semakin ketat.
Salah satu penyebab adanya persaingan tersebut adalah karena banyak negara melirik potensi dari pasar nontradisional.
Ia pun mengimbau kepada pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan ekspor sumber daya alam.
Berharap pemerintah lebih serius menggarap pasar Afrika, Helmy juga mengingatkan mengenai sulitnya bersaing dengan China yang menjadi mitra dagang dan investasi utama Afrika saat ini.
"Ada sekitar 400 perusahaan dari China yang masuk ke Ethiopia, kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia, hanya sekitar 10 (perusahaan) itupun kecil-kecil," katanya.
Pada 2017, Cina mendominasi perdagangan di Afrika dengan total nilai perdagangan 129,9 miliar dolar AS kemudian diikuti oleh India dan Jepang.
Sementara Indonesia berada di posisi keempat dengan nilai perdagangan 8,76 miliar dolar AS.
"Kita tidak akan mampu bersaing kalau diplomasi ekonomi kita jalan seperti biasa, perlu usaha yang luar biasa," kata Helmy.*
Baca juga: Perundingan perjanjian perdagangan RI-Mozambik ditargetkan selesai 2019
Baca juga: Indonesia tindaklanjuti diplomasi ekonomi dengan Afrika
Baca juga: Setelah Afrika, Wamenlu: diplomasi ekonomi sasar Amerika Latin dan Eropa Timur
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
