Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggodok penyediaan hunian bagi generasi milenial atau generasi Y (yang lahir pada 1980-1990, atau pada awal 2000).

"Ini akan digodok. Tapi ASN (perumahan untuk aparatur sipil negara) dulu, baru setelah itu kami godok yang milenial," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Khalawi menyebukan mengingat jumlah milenial yang besar yakni mencapai 80 juta orang di Indonesia, maka diakuinya kebutuhan perumahan untuk generasi tersebut sangat mendesak.

"Makanya kami sedang paralel bicarakan dengan teman-teman dan juga asosiasi untuk mencari konsep yang bagus untuk memfasilitasi milenial ini," ujarnya.

Khalawi mengatakan sebagai tahap awal, pemerintah akan melakukan klasterisasi terhadap generasi milenial. Menurut dia, generasi milenial terbagi menjadi beberapa kelompok mulai dari yang baru lulus atau bekerja hingga yang telah berkeluarga.

Generasi milenial yang baru bekerja atau lulus kuliah, misalnya, belum berminat untuk memiliki hunian tetap sehingga konsep rusunawa dengan fasilitas internet penuh tepat diterapkan. Konsep TOD (Transit Oriented Development) juga dinilainya cocok untuk milenial karena dekat dengan akses transportasi.

Sementara milenial yang telah berkeluarga bisa memilih hunian yang dengan masuk ke skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai kemampuan.

"Jadi yang bujangan tinggal di apartemen atau rusun, kalau sudah menikah boleh pindah ke (hunian) subsidi pemerintah. Dia bisa cari sendiri yang tapak atau lainnya," katanya.

Meski kebutuhannya mendesak, Khalawi mengaku belum bisa memastikan implementasi hunian bagi milenial bisa terealisasi dalam waktu dekat.

"Jangan sampai konsepnya asal-asalan nanti, karena yang ditangani banyak, 80 juta. Jadi kita harus buat konsep yang betul-betul aplikatif, bisa diimplementasikan dan 'sustainable' (berkelanjutan)," pungkasnya.
 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019