Kabidkum Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Dumadi, mengatakan, pelatihan ini merupakan langkah yang tepat dan positif sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa penyidik Polda bersama Kejaksaan Tinggi dan Bawaslu Sulut bertekad menyelenggarakan Pemilu 2019 secara demokratis, aman dan lancar.
Pemilu mempunyai makna yang sangat strategis bagi negara yang demokratis, karena melalui Pemilu, kedaulatan rakyat dapat diwujudkan guna memilih dan menentukan pemimpin negara dan wakil rakyat yang akan membawa masyarakat, bangsa dan negara ini mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang diinginkan.
Oleh karena itu maka diperlukan proses penegakan hukum yang terpadu, cepat, tepat dan efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta tidak menimbulkan dampak lain yang akan mengganggu kondusifitas Kamtibmas.
"Demikian juga sebaliknya apabila penanganan terhadap tindak pidana pemilu dinilai lamban, tidak optimal, serta tidak memberikan rasa keadilan, bahkan tidak profesional, diyakini akan menimbulkan permasalahan baru seperti anarkisme massa serta bentuk -bentuk tindak kekerasan lainnya," katanya.
Ia juga mengatakan, dalam mewujudkan suatu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu yang efektif, tidak bisa dibebankan kepada salah satu lembaga saja.
Pewarta: Jorie MR Darondo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
