"Pemprov Kalteng telah berhasil meraih WTP empat tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2014 hingga 2017. Jadi, kami optimis capaian tersebut bisa dipertahankan dan kembali dicapai pada LKPD tahun anggaran 2018," kata Sugianto Sabran di Palangka Raya Kalteng, Rabu.
Menurut Sugianto, opini WTP yang diberikan BPK RI Perwakilan Kalteng nantinya, sangatlah penting bagi pemerintah daerah. Sebab opini itu akan sangat berpengaruh dan memberikan banyak dampak positif terhadap kredibilitas suatu pemerintahan.
"Selama ini semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng telah bekerja secara maksimal, proaktif menyelesaikan laporan keuangan dan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan," kata Sugianto
Orang nomor satu di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila itu pun mengharapkan, semua pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng dapat meraih WTP dari BPK RI untuk LKPD tahun anggaran 2018.
"Kami harapkan penilaian LKPD tahun anggaran 2018 milik 13 pemerintah kabupaten dan satu kota di Kalteng, termasuk pemerintah provinsi semuanya meraih WTP," kata Sugianto.
Pria yang pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 mengatakan, opini audit yang akan diterbitkan oleh BPK itu juga menunjukkan kualitas dan kinerja yang dimiliki aparatur sipil negara.
Jika pemerintah daerah memiliki kualifikasi WTP, tentu akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang berjalan selama ini, karena semuanya berjalan baik sesuai ketentuan yang berlaku serta memiliki pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang bagus.
"Jadi saat tim pemeriksa dari BPK RI turun ke lapangan, setiap ASN yang ada di organisasi perangkat daerah harus mampu memberikan setiap data yang dibutuhkan," demikian Sugianto.
Baca juga: Kemenkeu evaluasi penyebab penyelundupan rotan di Kalteng
Baca juga: Produksi sarang walet Kalteng 150 ton/tahun
Pewarta: Jaka Sugiyanta/Adv
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
