Jakarta (ANTARA) - Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019 mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait dengan banyaknya anggota KPPS yang meninggal saat menjalankan tugas pada hari-H pemungutan suara.

"Kami mendesak agar adanya Tim Gabungan Pencari Fakta dan bila perlu melibatkan unsur masyarakat agar jelas," kata Dewan Pengarah Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019 Din Syamsuddin usai bertemu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, di kompleks MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, Selasa.

Selain itu, menurut dia, kalau mau mengungkap penyebab kematian, harus ada autopsi dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan agar permasalahan jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau memunculkan dugaan-dugaan.

Menurut dia, apa pun hasil dari penyelidikan, pihaknya tidak mau menduga-duga sehingga untuk menepis dugaan yang negatif, harus ada pembuktian.

"Seharusnya pada hari pertama sudah begitu banyak korban, ini sudah lama namun tidak ada kata terlambat," ujarnya.

Menurut dia, kematian penyelenggara Pemilu sebanyak 600 orang dan 4.000 orang lebih karena sakit merupakan kejadian luar biasa dan bisa disebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Din mengatakan bahwa kejadian tersebut berhimpit dengan agenda politik, yaitu pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif sehingga sangat sensitif dan rentan terhadap munculnya praduga yang kontraproduktif bagi masyarakat.

"Justru kalau ada pembiaran dan tidak sungguh-sungguh memberikan jawaban, misalnya mengatakan ini takdir Ilahi, tumbal demokrasi, ini berbahaya bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, tidak ada hasil pengungkapan yang tuntas atas kematian penyelenggara pemilu.

Ia melihat adanya pembiaran seperti itu sehingga berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dia mendesak ada klarifikasi apa penyebab kematian yang beruntun dan masif tersebut. Kalau tidak, akan menjadi preseden buruk ke depannya.

Din Syamsuddin mengatakan bahwa aliansi tersebut merupakan gerakan masyarakat lintas agama, suku, profesi, dan merupakan gerakan moral untuk kemanusiaan dan tidak ada kaitan dengan kepentingan politik apa pun.

Baca juga: Menkes evaluasi tugas KPPS jangan 24 jam
Baca juga: Wapres sebut ada dua solusi perbaikan sistem pemilu Indonesia
Baca juga: 13 penyakit penyebab meninggal petugas KPPS

 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019