Meski belum resmi dilantik, Rusli meminta istrinya harus mampu berjuang untuk kesejahteraan rakyat Gorontalo, melalui jalur parlemen di tingkat pusat.
“Istri saya basic-nya di sosial. Alumni STKS Bandung dan aktif di kegiatan sosial. Jadi ibu duduk di DPR RI nanti harus mampu memperjuangkan alokasi anggaran dan bantuan sosial untuk rakyat Gorontalo,” ungkapnya saat rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Gorontalo, Selasa.
Rapat terbatas yang dihadiri sejumlah pimpinan OPD itu sengaja menghadirkan Idah Syahidah.
Rusli yang juga Ketua DPD I Golkar Gorontalo mengungkapkan, ia mempersiapkan istrinya untuk duduk di Komisi VIII yang membidangi masalah sosial.
“Nanti ibu akan saya evaluasi. Jangan lama-lama di Jakarta, harus sering-sering ke daerah, lihat kebutuhan dan bantu masyarakat. Kawal bantuan sosial di Gorontalo,” tukasnya.
Idah diminta untuk membentuk rumah aspirasi segera setelah dirinya dilantik.
Rumah aspirasi yang dikelola oleh staf ahli itu, diharapkan bisa menampung dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera, pogram untuk lansia, anak-anak terlantar dan lainnya yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
Terkait dengan program Kartu Sembako Murah, ia menjelaskan bahwa program tersebut merupakan duplikasi dari program pemerintah pusat yang digagas oleh Presiden Jokowi tahun 2020 mendatang.
Dia berharap Provinsi Gorontalo bisa melakukan hal serupa yang diintegrasikan dengan Bakti Sosial NKRI Peduli dan Pasar Murah.
“Muaranya nanti pada penurunan angka kemiskinan. Sekolah sudah gratis, kesehatan sudah gratis, kepastian pangan per bulan juga ada. Jadi pendapatan masyarakat miskin bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Untuk pasar murah sasarannya pada menekan lonjakan harga dan inflasi,” sambungnya.
Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
