Seoul, Korea Selatan (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia hingga saat ini belum menggunakan energi nuklir untuk pembangkit listrik bukan karena tidak mau, tetapi harus lebih hati-hati dan mengutamakan terlebih dahulu sumber energi lainnya seperti batubara, geothermal dan air. "Bukannya kita tak mau menggunakan nuklir sebagai energi listrik, tapi kita harus lebih hati-hati," kata Wapres Kalla saat berdialog dengan masyarakat Indonesia di Seoul Korea Selatan, Minggu. Wapres tiba di Seoul Minggu pagi untuk memulai kunjungan selama tiga hari (24 s/d 26) guna menghadiri pelantikan Presiden terpilih Korea Selatan, Lee Myung-bak. Mantan petinggi Hyundai, Lee Myung-bak, akan dilantik pada hari Senin (25/2) dengan upacara resmi kenegaraan yang dihadiri oleh beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan tetangga lainnya. Dalam kesempatan dialog tersebut, Wapres menjelaskan bahwa di Indonesia masih banyak sumber energi alternatif yang bisa dikembangkan selain mengggunakan nuklir. Wapres mencontohkan adanya kebocoran nuklir di Jepang menjadi perhatian serius pemerintah. "Bagaimana Jepang dan Korea Selatan ini yang terkenal sangat teliti saja bisa begitu, apalagi kalau kita nanti. Jadi harus lebih hati-hati lain (menggunakan nuklir). Kita masih punya sumber-seumber energi lain seperti batubara, geothermal, air dan sebagainya," kata Wapres. Listrik padam Wapres juga mengatakan saat ini di Pulau Jawa sering kali terjadi listrik padam. Hal itu, tambahnya, terjadi bukan hanya karena pasokan listrik yang kurang, tetapi karena memang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Selama ini, tambahnya, hal tersebut tidak diantisipasi dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Sebagai akibatnya saat ini pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan. "Makanya kita bangun 10 ribu megawatt, tapi selesainya baru 2009. Saat ini salah satu cara adalah kita hemat listrik. Kenapa orang banyak pakai listrik, karena listrik murah. Kita naikkan, orang marah semua. Yaa sulit jadinya, yaa..mati lampu saja," kata Wapres, yang disambut tawa ratusan warga Indonesia di Korsel. Dalam dialog beberapa warga Indonesia mengeluhkan mahalnya biaya pengiriman uang maupun barang melalui pos ke Indonesia. Selain itu, mereka mengeluhkan soal pajak pendapatan yang mereka kirimkan ke dalam negeri. Karena itu, mereka meminta Wapres Jusuf Kalla bisa mengambil kebijakan yang tidak memberatkan para pekerja migran di Korsel ini. (*)

Copyright © ANTARA 2008