Aksi tunggal warga Solo memprotes elite parpol minta jatah menteri

Aksi tunggal warga Solo memprotes elite parpol minta jatah menteri

Seorang warga Solo Hasan Mulachela saat melakukan orasipara elite Parpol di depan Plaza Manahan Solo, Selasa. (Foto:Bambang Dwi Marwoto)

Solo (ANTARA) - Seorang warga Solo melakukan aksi tunggal memprotes manuver elite partai politik dengan terang-terangan meminta jatah kursi kabinet kepada Presiden terpilih Joko Widodo, di depan Plaza Manahan Surakarta, Selasa.

Warga Solo tersebut, Hasan Mulachela, menganggap hal itu sangat tidak etis dan dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Baca juga: George Awi: Jabatan menteri asal Papua diserahkan ke Presiden Jokowi

Baca juga: Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf disarankan cari menteri yang loyal

Baca juga: Pengamat sarankan Jokowi pilih menteri muda dan berpengalaman


Hasan Mulachela yang juga mantan anggota DPRD Kota Surakarta dua periode tersebut selain berorasi menyatakan protes juga menggelar spanduk bertuliskan "Elite Parpol dan Ormas Jangan Jegal Hak Prerogatif Presiden".

Aksi tunggalnya sempat menjadi perhatian masyarakat yang sedang melintas di Jalan Adi Sutjipto Manahan Solo.

Hasan Mulachela dalam orasinya berharap para elit parpol dan ormas agar menghentikan manuver dan safari politik minta jatah kursi karena dapat menimbulkan kegaduhan baru pascaPemilu 2019.

"Saya heran sikap elit parpol yang minta jatah jabatan menteri dan kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sering keluar atau disiarkan media nasional," kata Hasan.

Menurut dia, pemilu sudah selesai jangan bikin gaduh dengan manuver elite parpol dan ormas yang minta jatah kabinet secara terang-terangan di media.

"Saya minta manuver elite parpol dan ormas minta menteri usai pemilu sebagai tradisi itu harus segera dihentikan," katanya.

Dia mengatakan pesta demokrasi Pilpres telah usai, setelah dengan proses yang menyita energi dan mengakibatkan pembelahan dalam masyarakat. Hal ini, jangan lagi diperkeruh dengan manuver elite parpol yang dapat membuat kegaduhan.

"Apa yang disuarakan sejumlah elite politik dan ormas di Jakarta itu dapat memberikan pendidikan tidak baik untuk masyarakat secara luas," katanya.

Dia berharap aksi elite politik agar tidak vulgar berbicara soal jatah kursi di media. Langkah para elite itu dinilainya sangat tidak lucu dan lebih baik dihentikan.

Menurut dia, semua susunan di kursi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, dan jangan dicampuri atau diintervensi oleh pihak lain.

Para elite jika ingin berbicara atau usul dapat langsung kepada Presiden terpilih, dan jangan vulgar di media, katanya.

Usai puas beraksi, Hasan langsung membubarkan diri.
Pewarta : Bambang Dwi Marwoto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019