KPU minta legislatif terpilih menyerahkan laporan harta kekayaan

KPU minta legislatif terpilih menyerahkan laporan harta kekayaan

Suasana rapat pleno KPU Raja Ampat penetapan anggota DPR terpilih 2019 (Foto Antara Papua Barat/ Ernes)

Waisai (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, mengingatkan anggota legislatif terpilih agar menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN).

Ketua KPU Raja Ampat, Steven Eibe di Waisai, Senin, mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan 20 orang anggota legislatif hasil pemilu 2019.

Baca juga: KPK: LHKPN Pemkab Situbondo 100 persen

Baca juga: KPK: Kepatuhan LHKPN sejumlah daerah di Papua Barat rendah

Baca juga: KPK selenggarakan bimtek pengisian LHKPN di Papua dan Papua Barat


Dia mengatakan, sesuai aturan legislatif terpilih periode 2019 - 2024 setelah ditetapkan oleh KPU wajib menyerahkan berkas laporan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.

Menurut dia, penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara bagi legislatif terpilih terhitung 7 hari setelah pleno penetapan kursi.

"Hari ini kita telah melakukan pleno penetapan anggota DPR terpilih dan selama 7 hari kedelapan menunggu laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara untuk diserahkan kepada KPU pusat," ujarnya.

Karena itu, dia berharap, 20 anggota legislatif Raja Ampat yang telah ditetapkan segera membuat laporan kekayaan tersebut dan menyerahkan kepada KPU.

"Apabila anggota legislatif terpilih tidak menyerahkan laporan harta kekayaan tersebut maka yang bersangkutan tidak akan dilantik," tambah dia.
Pewarta : Ernes Broning Kakisina
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019