Peningkatan akurasi pengukuran air lesatkan potensi pendapatan PDAM

Peningkatan akurasi pengukuran air lesatkan potensi pendapatan PDAM

Ketua Badan Peningkatan Penyelenggraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Bambang Sudiatmo. (Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Jakarta (ANTARA) - Peningkatan akurasi dalam pengukuran meteran air dinilai bakal dapat melesatkan potensi pendapatan yang diperoleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kata Ketua Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Bambang Sudiatmo.

"Penggantian meter air pada PDAM yang mayoritas meter airnya rusak atau sudah tidak akurat dapat meningkatkan penjualan air ke pelanggan yang meter airnya diganti sampai 300 persen dan pendapatannya bisa naik hingga 200 persen. Hal ini sudah pernah terjadi di PDAM Karawang," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Bambang, berdasarkan pengalaman BPPSPAM mendampingi peningkatan kinerja di beberapa PDAM, diketahui bahwa penggantian meter air di PDAM yang kondisi meter airnya sudah tidak akurat dan rusak karena melebihi batas umur teknis serta belum pernah melakukan penggantian meter air, apabila dilakukan penggantian meter air dapat meningkatkan pendapatan.

Sementara itu, Direktur Utama PAM JAYA, Priyatno Bambang Hernowo menyampaikan bahwa selain meningkatkan pendapatan melalui pergantian meter air secara rutin, PDAM juga harus menerapkan efisiensi biaya produksi melalui efisiensi energi dan menurunkan tingkat kehilangan air untuk menambah pendapatan.

"Meter air seyogyanya dicek dan diganti secara berkala karena itu merupakan hal krusial bagi pertumbuhan sebuah PDAM karena sebagai pencatat pendapatan dan juga bagi pelanggan untuk mendapatkan haknya dalam hal ini pencatatan penggunaan konsumsi yang akurat," ucap Priyatno.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan berbagai program terkait pengelolaan sumber daya air salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga kecukupan air tanah yang dibutuhkan dalam menghadapi masa seperti kekeringan.

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, ketika ditemui di Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7), menyatakan, pembuatan infrastruktur seperti embung adalah guna menjaga kecukupan stok air tanah yang memadai.

Selain itu, ujar dia, Kementerian PUPR juga masih memiliki berbagai program lainnya yang bertujuan mengembalikan air ke dalam bumi misalnya melalui penggiatan pembangunan selokan atau tata kelola saluran air.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan kekeringan yang melanda areal sawah di berbagai daerah pada musim kemarau bisa diatasi dengan pompanisasi dan pembuatan embung air.

"Kita masih mencari solusi. Tapi untuk sementara ini, bisa dengan pompanisasi dan pembuatan embung air," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan Sarwo Edhi saat meninjau sawah kekeringan di Purwakarta, Rabu (24/7).

Untuk pompanisasi, ujar Sarwo Edhi, selama tiga tahun terakhir pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 100 ribu mesin pompa di seluruh Indonesia.

Pada tahun ini, kata dia, sudah ada sekitar 20 ribu permohonan bantuan pompanisasi. Selain itu, banyak pula petani yang meminta bantuan selang air sepanjang 7.390 meter.

Sarwo Edhi mengatakan untuk pembangunan embung, bagi yang akan mengajukan ada syaratnya. Di antara syarat itu ialah pembangunan embung harus di lahan milik desa, lahan pemerintah ataupun lahan hibah dari masyarakat.

Syarat itu diberlakukan agar pembangunan embung tidak sia-sia, aman dan bisa dimanfaatkan seluruh petani. "Anggarannya kita bantu melalui DAK, asal lahan yang disiapkan yaitu 25 x 25 meter dengan kedalaman 2 meter," kata dia.

Baca juga: Kementerian PUPR dorong layanan PDAM optimalkan kualitas-kuantitas air
Baca juga: Menteri PPN dorong PDAM hasilkan "potable water"
Baca juga: BPPSPAM sebut komitmen pemda masih rendah terkait air
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019