Padang, (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikap tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintah dengan tujuan mendapatkan kursi menteri di kabinet dan memastikan akan berada di barisan oposisi pemerintah Jokowi-Maruf .

"Kalau semua bergabung ke pemerintah demokrasi kita jadi tidak sehat, sebab semua nurut saja sama apa yang dikatakan pemerintah," kata Ketua DPP PKS Bidang Wilayah Tifatul Sembiring di Padang, Sabtu.

Baca juga: Sohibul Iman pastikan PKS menjadi oposisi pemerintahan

Baca juga: PKS pilih sikap di luar pemerintahan


Ia menyampaikan hal itu usai kegiatan pembekalan calon anggota DPR dan DPRD terpilih PKS di Sumatera Barat.

Menurutnya jika semua gabung dengan koalisi pemerintahan tidak ada check and balance sehingga tidak ada yang menyuarakan aspirasi masyarakat yang terpilih.

Tifatul juga meyakini rekan koalisinya Partai Gerindra tidak akan gegabah bergabung dengan koalisi pemerintah walaupun tawaran yang dijanjikan cukup menggiurkan.

"Jiwa kesatria itu punya mental baja dan tidak mudah menyerah," ujarnya.

Pada sisi lain PKS mengajak semua komponen bangsa terutama elit untuk berpikir jangka panjang dan tidak bersikap pragmatis hanya demi mengambil keuntungan sesaat.

"Mari berpikir setelah 2024, saat itu Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri, semua partai akan sama-sama mulai dari nol," kata dia.

Ia melihat saat ini pemimpin partai sudah berumur dan pada 2024 saat Jokowi selesai semua akan berkompetisi dari garis nol dengan titik start yang sama.

Oleh sebab itu semua pihak sudah harus mulai memikirkan dan mempersiapkan kepemimpinan nasional ke depan, ujarnya.

 
Baca juga: Pengamat: Sulit bagi PKS bergabung dalam koalisi Jokowi

Baca juga: Pengamat prediksi PKS dan Gerindra tetap jadi oposisi

Baca juga: Aboebakar: PKS akan jadi oposisi bermartabat

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019