Bandung (ANTARA News) - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Bandung Bersatu (FKMKBB), Jumat, berunjuk rasa dan menggugat KPU Provinsi Jawa Barat, menyusul banyaknya warga Jabar yang tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT)sehingga tidak bisa memberikan hak pilihnya. Massa datang dengan menggunakan kendaraan truk, minibus serta puluhan sepeda motor. Mereka langsung melakukan orasi di depan pintu gerbang Kantor KPU Jawa Barat. Para pengunjuk rasa menganggap KPU Jabar arogan karena melakukan penetapan DPT tanpa mengakomodasi warga Jabar yang belum masuk daftar pemilih itu. "Kami sangat menyayangkan sikap yang arogan dari KPU Jabar," kata Lili Muslihat. Mereka mempertanyakan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat. Mereka juga mengkritik pedas KPU Jabar yang tidak bersikap, terkait maraknya hasil hitung cepat yang telah membentuk opini di masyararakat seolah-olah pasangan H Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (Hade) telah memenangi Pilkada Jabar. KPU Jabar menerima sekitar 20 orang perwakilan dari FKMKBB di Ruang Rapat KPUD Jabar dan diterima oleh anggota KPU Affan Sulaeman. Pertemuan yang awalnya cukup kondusif, berubah menjadi memanas setelah perwakilan massa meminta penjelasan dari Affan. Anggota KPU dan perwakilan massa terlibat perang mulut. Affan yang merupakan satu-satunya anggota KPU yang menerima aspirasi massa menjadi target hujatan dari massa FKMKBB terkait penetapan DPT yang mereka anggap telah menghilangkan hak pilih sebagian masyarakat Jabar pada PIlkada Jabar itu. "Terus terang kami tersinggung oleh ucapan anggota KPU itu karena menganggap hilangnya hak pilih sebagai fenomena kecil. Kami tidak ingin Jabar bergolak karena oleh ulah KPU yang bertindak arogan," kata Lili Muslihat. Massa enggan mendengarkan alasan penetapan DPT itu dan mereka meminta KPU Jabar memberikan jawaban atas banyaknya warga Jabar yang kehilangan hak pilihnya. Buka mulut Selain itu, massa juga meminta agar KPU Jawa Barat "buka mulut" bila ada kekuatan tertentu yang melakukan tekanan pada KPU. Para pengunjuk rasa meminta bertemu langsung dengan Ketua KPU Jabar, H Setia Permana yang mereka anggap bertanggung jawab terkait penetapan DPT Pilkada Jabar yang mereka anggap cacat hukum dan tidak sempurna. Setelah melakukan negosiasi, para pengunjuk rasa mengultimatum agar pertemuan dilanjutkan dengan menghadirkan Ketua KPU Jabar, Setia Permana. "Bila tidak ada keputusan dari KPU terkait DPT, kami akan menginap di Kantor KPU. Saya akan perjuangkan hak kami," kata Lili Muslihat. Pada kesempatan itu, Lili juga mengungkapkan bahwa mereka akan menghadirkan massa yang lebih besar lagi bila KPU tidak memberikan jawaban yang pasti terkait sikapnya terkait daftar pemilih tetap itu. "Sepanjang KPU belum memberikan jawaban terkait DPT itu, kami akan tetap berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar lagi, besok, lusa dan seterusnya," kata Lili. Sementara itu Anggota KPU Jabar, Affan Sulaeman mengatakan, fihaknya tetap mengesahkan DPT Pilkada Jabar sebagai amanat dari UU. "KPU adalah sebagai `end user` data pemilih itu, KPU hanya melakukan validasi dan bukan kapasitas sebagai penyedia atau penyusun data pemilih itu," katanya. Suasana di Kantor KPU Jabar sempat menghangat, puluhan anggota polisi dikerahkan untuk mengamankan pertemuan itu. Namun KPU dan massa akhirnya menyepakati menghakhiri pertemuan itu dengan caatatan akan dilanjutkan lagi dengan menghadirkan Ketua KPU, H Setia Permana. (*)

Copyright © ANTARA 2008