#PENDAPATAN DAERAH

Kami memiliki 4242 berita tentang pendapatan daerah

APBN defisit Rp240,1 triliun per Agustus 2026

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp240,1 ...

Paripurna HUT ke-269 Pangkalpinang, Saparudin tekankan setiap rupiah APBD harus beri manfaat

Wali Kota Pangkalpinang Saparudin Masyarif menekankan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus ...

Presiden Prabowo tegaskan fokus selesaikan soal pangan, energi, dan kemiskinan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang menjadi fondasi ...

Presiden Prabowo: Investasi besar-besaran siap masuk Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan kembali kedatangan investasi berjumlah besar dalam beberapa pekan ke depan. ...

Sekda Belitung: Penundaan pengesahan Perubahan APBD TA 2026 bukan masalah berarti

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki, mengatakan penundaan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ...

Pemkab Bangka Barat perkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus memperkuat digitalisasi transaksi keuangan ...

Pemprov Babel dan DPR percepat penyelesaian tumpang tindih IUP timah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPR RI memperkuat sinergi untuk mempercepat penyelesaian tumpang tindih ...

Menkeu Purbaya siapkan Rp31,1 T untuk pengalihan status PPPK daerah ke pusat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk membiayai pengalihan status ...

DPRD-Pemprov Babel sahkan dua perda, dorong pendapatan daerah dan rampingkan SOTK

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani resmi menyetujui dua ...

PT Timah sebut Perpres 79 Tahun 2026 optimalkan penerimaan negara

PT Timah (Persero) Tbk mengapresiasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026 dan menilai pembenahan tata kelola ...