Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan mengungkapkan fokus pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019.
"Pemprov Babel akan memfokuskan pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat konektivitas antar pulau, guna menekan inflasi di daerah itu," kata Gubernur Babel, dalam Musrenbang Babel 2019, di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, dalam Musrenbang Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov Babel mengusung tema "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat".
Disamping itu, Pemprov Babel mengutamakan pengembangan infrastruktur dalam rangka mempercepat konektivitas laut di Babel yang terus disinergikan dan dikembangkan bersama program dalam pemerintah, yang mengacu pada SDM, pendidikan vokasi dan kesehatan.
Babel sebagai Provinsi Kepulauan yang memiliki 1.000 lebih pulau, 500 diantaranya telah bernama dan 50 pulau berpenghuni. Dari 50 pulau berpenghuni ini, Babel baru memiliki 28 Dermaga.
"Konektivitas ini berkaitan dengan Babel yang merupakan daerah wisata. Oleh sebab itu, Pemerintah akan berkerjasama dengan pihak penerbangan membuka rute penerbangan Babel - Bali, dan Babel - Surabaya. Selain itu, jalur Bangka dan Belitung juga akan dilayari kapal roro untuk membuka akses perhubungan dan perdagangan antar pulau," ujarnya.
Selain itu, Babel yang dikenal sebagai jalur kandungan timah sejatinya bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa harus membuat banyak kerusakan dan memberi manfaat bagi daerah.
"Selama ini, sangat sedikit kontribusi yang diterima daerah dari pertambangan timah. Oleh sebab itu, Pemprov Babel meminta kebijakan Pemerintah Pusat agar Babel bisa memiliki saham 10 persen di PT. Timah Tbk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Erzaldi menambahkan, untuk menggapai beberap hal tersebut, sinergi dan koordinasi semua sektor, baik Pemda dan Pemerintah Pusat maupun dengan legislatif, harus berjalan sesuai Peraturan yang berlaku.
"Mari kita sampingkan ego sektoral dan ego kedaerahan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memajukan pariwisata daerah, sebagai alih proses tranformasi dari sektor tambang," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019