Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menambah kapal patroli, guna mengoptimalkan pengawasan dalam mencegah ilegal fishing di laut Indonesia yang merugikan bangsa dan masyarakat nelayan tradisional.
"Kita sudah memesan kapal patroli berukuran 90 meter untuk mengawasi laut Indonesia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat menjadi pembicara pada Sidang Pleno ke XVI Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, dalam mengoptimalkan praktik pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing ini, TNI AL juga akan menambah jumlah kapal patroli untuk menindak pelaku pencurian ikan ini.
Namun demikian, kata dia, paling penting dalam memberantas ilegal fishing tersebut adalah ketegasan dari seluruh aparatur negara dan penegak hukum negara dalam menindak nelayan-nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia.
"Percuma kita memiliki kapal patroli dan persenjataan canggih, kalau aparatur negara dan penegak hukum masih mau disuap," ujarnya.
Menurut dia kapal, persenjataan dan lainnya itu hanya sebagai penunjang tetapi paling penting aparatur negara dan penegak hukum harus berkomitmen dan berintegritas dalam memberantas pencurian ikan ini.
"Ini yang paling penting, ketegasan dan integritas seluruh aparatur dan penegakan hukum negara yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal fishing ini," katanya.
Ia mengatakan, seluas 71 persen wilayah Indonesia adalah laut dan produksi ikan terbesar ada di Indonesia. Produktifitas ini harus kita jaga dan bisnis yang dibangun harus beretika.
Oleh karena itu, integritas anak bangsa sangat dibutuhkan untuk menjaganya, karena ekonomi perikanan harus menjadi potensi masa depan yang harus terus di garap, meski pengelolaan perikanan tangkap sudah lebih baik.
"Seluruh alumni AFEBI memiliki kedudukan dan mari kita bangun mentalitas dan paradigma karena sekarang kita punya situasi yang berbeda, dimana banyak wilayah bekas tambang ditinggalkan dan menjadi kota mati, dan Bangka salah satunya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kita sudah memesan kapal patroli berukuran 90 meter untuk mengawasi laut Indonesia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat menjadi pembicara pada Sidang Pleno ke XVI Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, dalam mengoptimalkan praktik pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing ini, TNI AL juga akan menambah jumlah kapal patroli untuk menindak pelaku pencurian ikan ini.
Namun demikian, kata dia, paling penting dalam memberantas ilegal fishing tersebut adalah ketegasan dari seluruh aparatur negara dan penegak hukum negara dalam menindak nelayan-nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia.
"Percuma kita memiliki kapal patroli dan persenjataan canggih, kalau aparatur negara dan penegak hukum masih mau disuap," ujarnya.
Menurut dia kapal, persenjataan dan lainnya itu hanya sebagai penunjang tetapi paling penting aparatur negara dan penegak hukum harus berkomitmen dan berintegritas dalam memberantas pencurian ikan ini.
"Ini yang paling penting, ketegasan dan integritas seluruh aparatur dan penegakan hukum negara yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal fishing ini," katanya.
Ia mengatakan, seluas 71 persen wilayah Indonesia adalah laut dan produksi ikan terbesar ada di Indonesia. Produktifitas ini harus kita jaga dan bisnis yang dibangun harus beretika.
Oleh karena itu, integritas anak bangsa sangat dibutuhkan untuk menjaganya, karena ekonomi perikanan harus menjadi potensi masa depan yang harus terus di garap, meski pengelolaan perikanan tangkap sudah lebih baik.
"Seluruh alumni AFEBI memiliki kedudukan dan mari kita bangun mentalitas dan paradigma karena sekarang kita punya situasi yang berbeda, dimana banyak wilayah bekas tambang ditinggalkan dan menjadi kota mati, dan Bangka salah satunya," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019