Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulkan mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterimanya dari BPK wilayah provinsi setempat merupakan bukti hasil kerja yang akuntabel.
Dia mengatakan di Sungailiat, Rabu, opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan Pemkab Bangka tahun 2018 yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan "adequate disclosures".
Kemudian kata bupati kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
"Opini WTP karena laporan keuangan yang kami sajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti- bukti audit yang dikumpulkan," jelasnya.
Menurutnya, pihaknya telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
"Saya sampaikan terimakasih kepada seluruh OPD yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja cermat dalam mengelola APBD 2018, diharapkan kinerja ini bisa terus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya," jelasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Syahbudin, menegaskan bahwa opini WTP dari BPK merupakan target capaian pemerintah Kabupaten Bangka dengan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis IT.
"WTP yang diraih harus dapat menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel dan tentu saja harus berorientasi pada hasil," katanya.
Dikatakan bahwa kejujuran dan keikhlasan harus menjadi prinsip utama bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
"Dengan kejujuran dan keikhlasan, pengelolaan keuangan akan berada pada jalurnya 'on the track', terhindar dari penyimpangan dan manipulasi sehingga instansinya pun tetap sehat dan terjaga dari kebangkrutan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
Dia mengatakan di Sungailiat, Rabu, opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan Pemkab Bangka tahun 2018 yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan "adequate disclosures".
Kemudian kata bupati kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
"Opini WTP karena laporan keuangan yang kami sajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti- bukti audit yang dikumpulkan," jelasnya.
Menurutnya, pihaknya telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
"Saya sampaikan terimakasih kepada seluruh OPD yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja cermat dalam mengelola APBD 2018, diharapkan kinerja ini bisa terus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya," jelasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Syahbudin, menegaskan bahwa opini WTP dari BPK merupakan target capaian pemerintah Kabupaten Bangka dengan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis IT.
"WTP yang diraih harus dapat menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel dan tentu saja harus berorientasi pada hasil," katanya.
Dikatakan bahwa kejujuran dan keikhlasan harus menjadi prinsip utama bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
"Dengan kejujuran dan keikhlasan, pengelolaan keuangan akan berada pada jalurnya 'on the track', terhindar dari penyimpangan dan manipulasi sehingga instansinya pun tetap sehat dan terjaga dari kebangkrutan," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019