Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibnu Saleh meminta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dapat menyusun dan melengkapi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang lebih efisien dan efektif.
"Saya minta kepala OPD melengkapi LPPD, buat laporan lebih efisien dan efektif serta terstruktur dengan baik," ujarnya dalam acara ngopi bersama para kepala OPD di ruang rapat Sekretariat Pemkab Bangka Tengah, Senin.
Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Saleh juga minta lebih membangun koordinasi yang kuat antar-OPD dalam rangka memberikan pelayanan optimal.
"Terkait dengan supervisi KPK beberapa waktu lalu, saya juga meminta OPD terkait menyiapkan data-data IMB," ujarnya.
Terkait dengan urusan perizinan, bupati meminta lebih disederhanakan namun tidak menyimpang dari aturan sebagai bentuk pelayanan publik yang optimal.
"Perizinan juga harus disederhanakan, tetapi bukan berarti menabrak aturan. Ini hanya dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengurus IMB," ujarnya.
Ibnu Saleh juga menyinggung masalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari tolok ukur kinerja aparatur negara.
"LAKIP ini merupakan perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, untuk meningkatkan kinerja. Selai itu juga untuk memberikan informasi terkait kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dicapai," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Saya minta kepala OPD melengkapi LPPD, buat laporan lebih efisien dan efektif serta terstruktur dengan baik," ujarnya dalam acara ngopi bersama para kepala OPD di ruang rapat Sekretariat Pemkab Bangka Tengah, Senin.
Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Saleh juga minta lebih membangun koordinasi yang kuat antar-OPD dalam rangka memberikan pelayanan optimal.
"Terkait dengan supervisi KPK beberapa waktu lalu, saya juga meminta OPD terkait menyiapkan data-data IMB," ujarnya.
Terkait dengan urusan perizinan, bupati meminta lebih disederhanakan namun tidak menyimpang dari aturan sebagai bentuk pelayanan publik yang optimal.
"Perizinan juga harus disederhanakan, tetapi bukan berarti menabrak aturan. Ini hanya dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengurus IMB," ujarnya.
Ibnu Saleh juga menyinggung masalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari tolok ukur kinerja aparatur negara.
"LAKIP ini merupakan perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, untuk meningkatkan kinerja. Selai itu juga untuk memberikan informasi terkait kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dicapai," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019