Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel 2019, melalui peningkatan kinerja sesuai peraturan berlaku.
"Alhamdulillah, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini WTP atas LKPD 2018 dan ini berkat dukungan serta kerja sama DPRD dan semua pihak lainnya," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan opini WTP atas LKPD 2018 yang disampaikan BPK disertai beberapa catatan dan kelemahan diantaranya sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pengelolaan iuran penyelenggaraan pendidikan (IPP) pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan yang belum tertib dan bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018 ke sekolah yang tidak sesuai ketentuan berlaku.
"Catatan dan kelemahan ini akan segera dikonsultasikan dan tindaklanjuti, sehingga akuntabilitas laporan keuangan lebih baik lagi," katanya.
Oleh karena itu, Erzaldi menegaskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperhatikan catatan dan kelemahan pelaporan keuangan yang sesuai aturan berlaku.
"Kita akan fokus tiga hal untuk meraih WTP tanpa catatan ini diantaranya, perencanaan anggaran dengan baik yang disesuaikan kemampuan daerah, penyerapan anggaran sesuai peraturan dan akuntabilitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel Widhi Widayat mengatakan kelemahan dan catatan WTP atas LKPD Pemprov Kepulauan Babel 2018, disebabkan kurangnya dukungan dari seluruh level pimpinan OPD atas komitmen Gubernur Kepulauan Babel yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik.
"Tingkat kemandirian Pemprov Kepulauan Babel dalam penyusunan laporan keuangan masih rendah, tingkat pemahaman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan level pengelola keuangan tidak merata serta peran inspektorat yang belum optimal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Alhamdulillah, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini WTP atas LKPD 2018 dan ini berkat dukungan serta kerja sama DPRD dan semua pihak lainnya," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan opini WTP atas LKPD 2018 yang disampaikan BPK disertai beberapa catatan dan kelemahan diantaranya sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pengelolaan iuran penyelenggaraan pendidikan (IPP) pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan yang belum tertib dan bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018 ke sekolah yang tidak sesuai ketentuan berlaku.
"Catatan dan kelemahan ini akan segera dikonsultasikan dan tindaklanjuti, sehingga akuntabilitas laporan keuangan lebih baik lagi," katanya.
Oleh karena itu, Erzaldi menegaskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperhatikan catatan dan kelemahan pelaporan keuangan yang sesuai aturan berlaku.
"Kita akan fokus tiga hal untuk meraih WTP tanpa catatan ini diantaranya, perencanaan anggaran dengan baik yang disesuaikan kemampuan daerah, penyerapan anggaran sesuai peraturan dan akuntabilitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel Widhi Widayat mengatakan kelemahan dan catatan WTP atas LKPD Pemprov Kepulauan Babel 2018, disebabkan kurangnya dukungan dari seluruh level pimpinan OPD atas komitmen Gubernur Kepulauan Babel yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik.
"Tingkat kemandirian Pemprov Kepulauan Babel dalam penyusunan laporan keuangan masih rendah, tingkat pemahaman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan level pengelola keuangan tidak merata serta peran inspektorat yang belum optimal," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019