Walikota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maulan Aklil (Molen) berharap sebagian besar perusahaan peleburan timah atau smelter yang sudah tutup kembali beroperasi agar dapat mengatasi pengangguran akibat di PHK oleh perusahaan itu.
"Hari ini saya sudah meninjau langsung sejumlah smelter di kawasan Ketapang, untuk mempertanyakan alasan pemecatan sejumlah karyawan dari beberapa perusahaan itu," katanya di Pangkalpinang, Rabu.
Peninjauan ke smelter tersebut dilakukan, setelah dirinya menerima laporan terkait banyaknya pekerja yang di PHK karena perusahaan itu tidak beroperasi lagi.
Molen mengatakan, hasil dari pertemuan tersebut telah menemukan titik terang permasalahan yang ada, dimana pemecatan secara besar-besaran itu karena terkait regulasi secara nasional.
"Mudah-mudahan masalah ini biasa saya bawa ke pusat. Kebetulan tanggal 2 Juli nanti ada kegiatan Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia di Semarang. Kebetulan saya disana sebagai Wakil Ketua Sumbagsel. Permasalahan-permasalahan ini nanti akan saya sampaikan di depan Presiden," ujarnya.
Dengan banyaknya perusahaan yang tutup, jangan sampai membuat Kota Pangkalpinang menjadi kota mati seperti beberapa daerah yang mati karena dicabutnya investasi pada daerah tersebut.
Ia mengatakan, imbas dari pemecatan itu, angka pengangguran semakin meningkat dan pastinya kriminalitas meningkat.
Dikatakannya, jika ada 10 smelter yang tutup, dimana setiap smelter memecat 100 orang maka akan ada 1.000 pengangguran saat itu.
"Jika dikalikan dengan istrinya menjadi 2.000 orang, belum anak-anaknya. Maka dari itu hal tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin. Ini harus saya perjuangkan bersama stakeholder terkait. Kami berharap mereka bekerja kembali dan perusahaan beraktivitas, sehingga jumlah pengangguran berkurang dan perekonomian di Pangkalpinang meningkat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Hari ini saya sudah meninjau langsung sejumlah smelter di kawasan Ketapang, untuk mempertanyakan alasan pemecatan sejumlah karyawan dari beberapa perusahaan itu," katanya di Pangkalpinang, Rabu.
Peninjauan ke smelter tersebut dilakukan, setelah dirinya menerima laporan terkait banyaknya pekerja yang di PHK karena perusahaan itu tidak beroperasi lagi.
Molen mengatakan, hasil dari pertemuan tersebut telah menemukan titik terang permasalahan yang ada, dimana pemecatan secara besar-besaran itu karena terkait regulasi secara nasional.
"Mudah-mudahan masalah ini biasa saya bawa ke pusat. Kebetulan tanggal 2 Juli nanti ada kegiatan Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia di Semarang. Kebetulan saya disana sebagai Wakil Ketua Sumbagsel. Permasalahan-permasalahan ini nanti akan saya sampaikan di depan Presiden," ujarnya.
Dengan banyaknya perusahaan yang tutup, jangan sampai membuat Kota Pangkalpinang menjadi kota mati seperti beberapa daerah yang mati karena dicabutnya investasi pada daerah tersebut.
Ia mengatakan, imbas dari pemecatan itu, angka pengangguran semakin meningkat dan pastinya kriminalitas meningkat.
Dikatakannya, jika ada 10 smelter yang tutup, dimana setiap smelter memecat 100 orang maka akan ada 1.000 pengangguran saat itu.
"Jika dikalikan dengan istrinya menjadi 2.000 orang, belum anak-anaknya. Maka dari itu hal tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin. Ini harus saya perjuangkan bersama stakeholder terkait. Kami berharap mereka bekerja kembali dan perusahaan beraktivitas, sehingga jumlah pengangguran berkurang dan perekonomian di Pangkalpinang meningkat," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019