Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan di bidang pelayanan publik dari lembaga independen Frontier Grup Indonesia dan Tempo Media Grup.
"Ini merupakan penghargaan tertinggi ke dua di bidang pelayanan publik. Pertama pada 2017 juga menerima penghargaan dari Ombudsman RI," kata Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza di Manggar, Jumat.
Ia menjelaskan, penghargaan tersebut diterima beberapa waktu lalu dalam ajang Indonesia’s Attractiveness Award (IAA).
"Ini merupakan kerja keras para aparatur negara di Pemkab Bangka Tengah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ujarnya.
Yuslih menekankan agar para aparatur tetap mawas diri dan terus bersemangat dalam meningkatkan kinerja serta inovasi pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Sesuai standar pelayanan publik, tidak ada lagi ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu pelayanan dan layanan perizinan investasi, pungli/ korupsi serta kesewenang-wenangan yang berakibat menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemkab Beltim,” kata Yuslih.
Ia mengatakan, akan terus memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang bisa diterima oleh masyarakat.
"Penerapan pelayanan standar itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui forum diskusi pelayanan publik dan mempublikasikannya kepada masyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Ini merupakan penghargaan tertinggi ke dua di bidang pelayanan publik. Pertama pada 2017 juga menerima penghargaan dari Ombudsman RI," kata Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza di Manggar, Jumat.
Ia menjelaskan, penghargaan tersebut diterima beberapa waktu lalu dalam ajang Indonesia’s Attractiveness Award (IAA).
"Ini merupakan kerja keras para aparatur negara di Pemkab Bangka Tengah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ujarnya.
Yuslih menekankan agar para aparatur tetap mawas diri dan terus bersemangat dalam meningkatkan kinerja serta inovasi pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Sesuai standar pelayanan publik, tidak ada lagi ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu pelayanan dan layanan perizinan investasi, pungli/ korupsi serta kesewenang-wenangan yang berakibat menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemkab Beltim,” kata Yuslih.
Ia mengatakan, akan terus memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang bisa diterima oleh masyarakat.
"Penerapan pelayanan standar itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui forum diskusi pelayanan publik dan mempublikasikannya kepada masyarakat," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019