![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://babel.antaranews.com/berita/11867/rusia-kritik-laporan-pbb-sebagai-bias-dan-munafik&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2014/07/20140729alex.jpg&description=Rusia Kritik Laporan PBB Sebagai "Bias" dan "Munafik"){kind=link}
Moskow (Antara Babel) - Rusia, Selasa, mengkritik laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang situasi hak asasi manusia di Ukraina bagian timur sebagai "bias" dan "munafik".
"Kesimpulan utama kami adalah bahwa laporan tersebut bias dan bahkan munafik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Alexander Lukashevich dalam sebuah pernyataan.
"Pesan utamanya adalah bahwa pemerintah Ukraina dapat dengan sah terus menggunakan pasukan untuk membangun kembali ketertiban di timur negara itu," katanya.
Laporan PBB yang diumumkan, Senin, merupakan laporan keempat terkait situasi hak asasi manusia di Ukraina timur, tempat kelompok separatis pro-Rusia dan pasukan pemerintah telah bertempur sejak pertengahan April.
Laporan itu, yang menyebutkan data terbaru bahwa lebih dari 1.100 orang telah tewas dan 100 ribu orang telah mengungsi akibat konflik, mengecam baik kelompok separatis dan pasukan pemerintah karena menggunakan senjata berat di daerah-daerah padat penduduk.
Rusia telah dituduh oleh Barat memasok senjata berat dan bantuan lainnya untuk kelompok separatis, tuduhan yang dibantah Moskow.
"Laporan dari misi pengamat PBB kehilangan hal yang paling penting, sebuah seruan agar pemerintah Ukraina segera menghentikan operasi militer yang sedang dilakukan terhadap rakyatnya sendiri," kata Lukashevich.
"Tanpa itu, berbicara tentang hak asasi manusia di Ukraina tidak masuk akal," tambahnya.
Lukashevich mengatakan misi pemantauan PBB di Ukraina harus bekerja untuk mewujudkan gencatan senjata dan memulai dialog bukan "pembenaran langsung atau tidak langsung dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang Ukraina.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Kesimpulan utama kami adalah bahwa laporan tersebut bias dan bahkan munafik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Alexander Lukashevich dalam sebuah pernyataan.
"Pesan utamanya adalah bahwa pemerintah Ukraina dapat dengan sah terus menggunakan pasukan untuk membangun kembali ketertiban di timur negara itu," katanya.
Laporan PBB yang diumumkan, Senin, merupakan laporan keempat terkait situasi hak asasi manusia di Ukraina timur, tempat kelompok separatis pro-Rusia dan pasukan pemerintah telah bertempur sejak pertengahan April.
Laporan itu, yang menyebutkan data terbaru bahwa lebih dari 1.100 orang telah tewas dan 100 ribu orang telah mengungsi akibat konflik, mengecam baik kelompok separatis dan pasukan pemerintah karena menggunakan senjata berat di daerah-daerah padat penduduk.
Rusia telah dituduh oleh Barat memasok senjata berat dan bantuan lainnya untuk kelompok separatis, tuduhan yang dibantah Moskow.
"Laporan dari misi pengamat PBB kehilangan hal yang paling penting, sebuah seruan agar pemerintah Ukraina segera menghentikan operasi militer yang sedang dilakukan terhadap rakyatnya sendiri," kata Lukashevich.
"Tanpa itu, berbicara tentang hak asasi manusia di Ukraina tidak masuk akal," tambahnya.
Lukashevich mengatakan misi pemantauan PBB di Ukraina harus bekerja untuk mewujudkan gencatan senjata dan memulai dialog bukan "pembenaran langsung atau tidak langsung dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang Ukraina.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014