Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi kegiatan Workshop PPRG Desa Kabupaten Bangka Tengah.
"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan PUG, khususnya di Bangka Tengah, guna memetakan potensi kekuatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di desa sekaligus memahami integrasi gender dalam PPRG desa serta tahapan piloting PPRG desa," kata Kepala Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA), Helsianit, di Pangkalpinang, Senin.
Helsianita mengatakan, KPPPA telah melakukan peningkatan pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) dari tingkat pengambil keputusan hingga tingkat perencana, baik dipusat maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
PPRG desa ini sejalan dengan adanya pemilihan kepala desa di Bangka Tengah yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan terkait perempuan dan anak melalui penyusunan perencanaan dalam bentuk RPJMDes yang terintegrasi.
"Kegiatan ini juga untuk meningkatkan komitmen dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam penguatan PUG PPRG di desa," ujarnya.
Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB), Susanti mengatakan bahwa daerah kita sudah memiliki payung hukum Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kampung KB Cikar yang sudah jelas fokus dan programnya terintegrasi.
"Kita tidak bisa mengedepankan ego sektoral dan merasa diri sebagai dinas yang paling berperan atas suatu kemajuan, tetapi kita harus melakukan sinkronisasi dan kerja bersama," ujarnya.
Dengan mengimplementasikan PPRG Desa ini akan menunjang menjadi Desa yang layak anak sehingga mendukung terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kabupaten Bangka Tengah ini Industri Rumahan (IR) dan KLA-nya sudah baik.
Secara nasional hanya 4 Kabupaten yang menjadi Pilot Project pelaksanaan PPRG Desa dan Bangka Tengah. Dp3ACSKB mengapresiasi dan berharap semua pihak bisa lebih serius menggarap pilot project ini terutama desa yang ditunjuk.
Kepala DPPPAKB Bangka Tengah, Dede Lina mengatakan, dengan adanya PPRG desa ini bisa lebih bersinergi dan program kerjanya tidak terkotak-kotak dan saat ini peran serta masyarakat dan jejaring (keterlibatan dalam PUG), 27 dunia usaha dan 28 lembaga masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan PUG, khususnya di Bangka Tengah, guna memetakan potensi kekuatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di desa sekaligus memahami integrasi gender dalam PPRG desa serta tahapan piloting PPRG desa," kata Kepala Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA), Helsianit, di Pangkalpinang, Senin.
Helsianita mengatakan, KPPPA telah melakukan peningkatan pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) dari tingkat pengambil keputusan hingga tingkat perencana, baik dipusat maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
PPRG desa ini sejalan dengan adanya pemilihan kepala desa di Bangka Tengah yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan terkait perempuan dan anak melalui penyusunan perencanaan dalam bentuk RPJMDes yang terintegrasi.
"Kegiatan ini juga untuk meningkatkan komitmen dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam penguatan PUG PPRG di desa," ujarnya.
Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB), Susanti mengatakan bahwa daerah kita sudah memiliki payung hukum Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kampung KB Cikar yang sudah jelas fokus dan programnya terintegrasi.
"Kita tidak bisa mengedepankan ego sektoral dan merasa diri sebagai dinas yang paling berperan atas suatu kemajuan, tetapi kita harus melakukan sinkronisasi dan kerja bersama," ujarnya.
Dengan mengimplementasikan PPRG Desa ini akan menunjang menjadi Desa yang layak anak sehingga mendukung terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kabupaten Bangka Tengah ini Industri Rumahan (IR) dan KLA-nya sudah baik.
Secara nasional hanya 4 Kabupaten yang menjadi Pilot Project pelaksanaan PPRG Desa dan Bangka Tengah. Dp3ACSKB mengapresiasi dan berharap semua pihak bisa lebih serius menggarap pilot project ini terutama desa yang ditunjuk.
Kepala DPPPAKB Bangka Tengah, Dede Lina mengatakan, dengan adanya PPRG desa ini bisa lebih bersinergi dan program kerjanya tidak terkotak-kotak dan saat ini peran serta masyarakat dan jejaring (keterlibatan dalam PUG), 27 dunia usaha dan 28 lembaga masyarakat.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019