Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama yang terkait teritorial negara di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).
Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita, kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.
Ia mengatakan hal tersebut berkaitan dengan memanasnya tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China dalam beberapa hari terakhir lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.
Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
Baca juga: 500 kapal nelayan dikerahkan ke Natuna
Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga Senin (6/1).
Presiden Jokowi pun mengapresiasi seluruh pernyataan yang disampaikan jajarannya terkait persoalan pelanggaran kedaulatan tersebut.
Pernyataan tersebut mencerminkan ketegasan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan.
Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, kata Presiden.
Baca juga: Mahfud MD: Tidak ada negosiasi soal Natuna dengan Tiongkok
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita, kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.
Ia mengatakan hal tersebut berkaitan dengan memanasnya tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China dalam beberapa hari terakhir lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.
Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
Baca juga: 500 kapal nelayan dikerahkan ke Natuna
Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga Senin (6/1).
Presiden Jokowi pun mengapresiasi seluruh pernyataan yang disampaikan jajarannya terkait persoalan pelanggaran kedaulatan tersebut.
Pernyataan tersebut mencerminkan ketegasan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan.
Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, kata Presiden.
Baca juga: Mahfud MD: Tidak ada negosiasi soal Natuna dengan Tiongkok
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020