Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, memimpin Rapat Perangkat Daerah Tertentu bersama Inspektorat, Bappeda, Bakuda, DPMPTSP, dan beberapa dinas terkait di Lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.

"Pertemuan ini ditujukan untuk menjelaskan perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021," kata Erzaldi Rosman di Pangkalpinang, Rabu.

Kegiatan dimulai dengan penyampaian penjelasan secara umum rancangan RKPD 2021 melalui presentasi yang disampaikan oleh kepala bidang perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah, Bappeda Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Dalam penyampaiannya, mewakili Kepala Bappeda Babel, Agung Dwi Candra menjelaskan secara umum mengenai pemaparan tentang beberapa dinas terkait yang ada di Lingkup Pemprov Kepulauan Babel.

"Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, kami melakukan proses perencanaan ini dimulai Desember. Dari Desember, kita sudah melakukan orientasi terkait dengan penyusunan RKPD 2021, dimana kita menyamakan persepsi dengan teman-teman kabupaten/kota dan  perangkat daerah, apa saja yang kita rencanakan di tahun 2021," ujarnya.

Penyusunan ini telah melakukan konsultasi publik dengan masyarakat, sehingga usulan dari masyarakat sudah ditampung sehingga bisa diverifikasi dengan perangkat daerah dan sinkron dengan RKPD 2021 yang akan diagendakan pada Rakor Perangkat Daerah untuk Forum Perangkat Daerah.

Terkait untuk tema tahun 2021 “Percepatan Pembangunan Infra Struktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Menumbuhkan Potensi Daerah” sudah sinkron dengan prioritas nasional yang fokus pada infra struktur dan pengembangan sumber daya manusia serta ditambahkan dengan potensi daerah.

Pemaparan disampaikan dengan menggunakan draft untuk masing-masing perangkat daerah dan meminta pertimbangan Gubernur Erzaldi Rosman untuk memilih perangkat daerah yang menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam perencanaan tahun 2021.

Gubernur Krpulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengatakan, Bappeda harus sudah menetapkan pendapatan-pendapatan yang lebih baik dari tahun 2020, tetapi masih ada potensi pendapatan yang sebetulnya belum dilakukan Bappeda.

Bappeda harus memberikan arahan kepada beberapa SKPD yang sebetulnya potensi pendapatannya masih besar seperti perencanaan kelautan dan pertambangan sehingga kita bisa memproyeksi pendapatan kita lebih baik.

"Beberapa hal yang harus dimulai bahwa kerja OPD jangan terlalu menonjolkan arogansi, bahwa tugas itu hanya dinas dia," ujarnya.

OPD dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk fokus terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Seperti One Village One Product (OVOP), ada juga digital entrepeneur, UMKM produk lokal untuk menjadi produk ekspor.

Selain itu ini tidak hannya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ada hal yang dapat diandalkan yang belum disentuh yaitu, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Jika hanya terpaku pada anggaran, maka OPD tidak akan berkembang dalam menyusun program," ujarnya.

Rencananya, rapat koordinasi akan diadakan dalam satu hari ini guna membahas program dan kegiatan tahun 2021 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pewarta: Elza Elvia

Editor : Rustam Effendi


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020