Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan, Bangka Belitung memiliki harapan besar untuk dapat menuju eliminasi malaria tingkat provinsi pada tahun 2023.
"Saat ini, untuk program penyakit malaria di provinsi kita ini dari tujuh kabupaten/kota, hanya satu kabupaten yang belum menerima sertifikat eliminasi malaria, yaitu Bangka Barat," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Muhammad Henri saat membuka pertemuan monitoring dan evaluasi program pengendalian penyakit malaria GF di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, Bangka Barat sudah mencapai Annual Paracite Incidence (API) kurang dari satu per seribu penduduk. Pada tahun 2019, API Bangka Barat mencapai 0,47 per seribu.
"Saya sangat mengharapkan agar Bangka Barat segera menyusul enam kota/kabupaten lainnya untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria sebelum tahun 2023," ujarnya.
Upaya utama yang harus dicapai, yaitu mulai tahun 2020 ini sampai tahun 2022, tidak ada kasus penularan setempat atau indigenous. "Enam kabupaten/kota lain yang sudah meraih eliminasi sekarang pada tahap pemeliharaan. Status ini harus tetap terjaga," lanjutnya.
Sementara, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Evalusi, mengatakan, bahwa pertemuan monev kali ini dapat menghasilkan strategi untuk mencapai Pemprov Kepulauan Bangka Belitung bebas malaria.
"Banyak pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan strategi ini, antara lain layanan kesehatan, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Pentingnya partisipasi dan dukungan lintas sektor dalam upaya deteksi dini dan pelaksanaan surveilans migrasi, terutama dalam menghadapi pendatang yang tidak melalui jalur resmi.
"Semoga Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi pertama di luar Jawa, Bali yang memperoleh sertifikat eliminasi malaria," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Saat ini, untuk program penyakit malaria di provinsi kita ini dari tujuh kabupaten/kota, hanya satu kabupaten yang belum menerima sertifikat eliminasi malaria, yaitu Bangka Barat," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Muhammad Henri saat membuka pertemuan monitoring dan evaluasi program pengendalian penyakit malaria GF di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, Bangka Barat sudah mencapai Annual Paracite Incidence (API) kurang dari satu per seribu penduduk. Pada tahun 2019, API Bangka Barat mencapai 0,47 per seribu.
"Saya sangat mengharapkan agar Bangka Barat segera menyusul enam kota/kabupaten lainnya untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria sebelum tahun 2023," ujarnya.
Upaya utama yang harus dicapai, yaitu mulai tahun 2020 ini sampai tahun 2022, tidak ada kasus penularan setempat atau indigenous. "Enam kabupaten/kota lain yang sudah meraih eliminasi sekarang pada tahap pemeliharaan. Status ini harus tetap terjaga," lanjutnya.
Sementara, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Evalusi, mengatakan, bahwa pertemuan monev kali ini dapat menghasilkan strategi untuk mencapai Pemprov Kepulauan Bangka Belitung bebas malaria.
"Banyak pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan strategi ini, antara lain layanan kesehatan, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Pentingnya partisipasi dan dukungan lintas sektor dalam upaya deteksi dini dan pelaksanaan surveilans migrasi, terutama dalam menghadapi pendatang yang tidak melalui jalur resmi.
"Semoga Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi pertama di luar Jawa, Bali yang memperoleh sertifikat eliminasi malaria," harapnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020