Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pengendalian, pembinaan dan pengawasan BBM bersubsidi, agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
"Penatangan PKS ini sebagai wujud sinergitas dan dukungan BPH Migas kepada pemda dalam mengendalikan dan mengawal kondisi BBM bersubsidi," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Syafrizal ZA di Tanjungpandan, Jumat.
Ia mengatakan dalam mengendalikan dan mengawal kondisi BBM bersubsidi ini, Pemprov Kepulauan Babel sudah membentuk tim, guna memastikan stok dan penyaluran BBM bersubsidi ini lebih tepat sasaran, tepat volume, tepat harga, tepat administrasi, tempat peruntukannya, dan masyarakat bahagia.
"Alhamdulillah, Kepulauan Babel beberapa kali memperoleh penghargaan mengenai tata cara distribusi BBM dan ini merupakan kerja keras semua pihak seperti Polda, Kajati, APH atas prestasi ini," katanya.
Meski prestasi telah diraih, dikatakan pria yang juga menjabat Dirjen Bina Adwil Kemendagri ini bahwa inovasi terus dilakukan. Kalau fuel card sistem ini sekarang dinilai sudah baik tetapi, ia juga mengusulkan untuk membuat sistem pengendalian BBM berbasis GPS.
"Kalau selamanya berbasis kartu tentu kartu bisa dipinjam, kalau berbasis spesial truknya yang nggak boleh terlihat ya kalau bolak-balik ke SPBU, jadi ini bagian daripada sistem kita, kapan mau diterapkan nanti tunggu waktunya kalau sistemnya sudah dinilai cukup sempurna dan bisa kita terapkan," jelasnya.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati, bahwa dengan perjanjian kerjasama ini tentu pihaknya menginginkan agar lebih lagi meningkatkan pengawasan atas pendistribusian BBM.
"Semoga bisa kita implementasikan dengan baik dan utamanya, tentu supaya BBM bersubsidi ini bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat volume," ujarnya.
