Pemprov Babel-BPH Migas awasi distribusi BBM subsidi

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dalam menjamin penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah itu..

"Dengan adanya kerja sama ini tentunya pendistribusian BBM subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat," kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangan pers diterima LKBN ANTARA Babel di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan PKS penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi ini merupakan salah satu upaya untuk mengawasi secara bersama-sama penyaluran BBM bersubsidi dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk BBM subsidi dan kompensasi.

“Pembahasan PKS dilakukan secara transparan dan kita bersama-sama dalam satu tugas negara, yaitu untuk mengawasi penyaluran BBM Bersubsidi dan menjaga APBN, termasuk di dalamnya BBM subsidi dan kompensasi,” katanya.

Ia menyatakan PKS antara BPH Migas dengan Pemprov Kepulauan Babel ini bertujuan melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Pengawasan antara BPH Migas dengan Pemprov Kepulauan Babel dilakukan pengawasan secara masing-masing atau bersama-sama," katanya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Mohammad Soleh berharap melalui kerja sama ini penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dapat lebih tepat sasaran, mengingat selama ini sebagian distribusinya masih belum sesuai peruntukan.

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi, serta dapat ditaati oleh semua pihak,” ujarnya.

Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel sebagai operator senantiasa mendukung sinergitas dan kebijakan regulator terkait pendistribusian BBM subsidi ke masyarakat.

"Kami sangat mendukung adanya kerjasama ini dapat menjadi langkah mitigasi (antisipasi) melalui kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat juga daerah. Kami berharap melalui hal tersebut, penyaluran BBM Subsidi kepada konsumen yang tidak berhak dapat teratasi dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya," ujar Nikho.

Ia menambahkan selama Februari 2024 rerata konsumsi harian di wilayah Bangka Belitung untuk produk JBT Solar sekitar 372 Kilo Liter (KL) per hari dan untuk produk JBKP Pertalite sekitar 933 KL per hari.

"Kami juga telah menegaskan kepada seluruh lembaga penyalur untuk menyalurkan BBM Subsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta tidak segan memberikan sanksi apabila terdapat SPBU yang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun termasuk yang berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi," katanya.