Jakarta (Antara Babel) - Sejumlah kelompok buruh berdemonstrasi menyuarakan beberapa tuntutan pada hari pelantikan Presiden Joko Widodo di sebelah gedung Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Senin.
Koordinator Lapangan aksi dari Front Perjuangan Rakyat Harry Sandy Ame mengatakan inti tuntutan aksi demo tersebut ialah meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak meneruskan dan mengikuti skema kebijakan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pada hari pelantikan ini kami mengingatkan Jokowi agar menjalankan tugas-tugasnya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk akses pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan," kata Harry.
Selain Front Perjuangan Rakyat, aksi tersebut diikuti oleh sejumlah elemen buruh seperti Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia, dan Front Mahasiswa Nasional. Sekitar 50 orang lebih turun ke jalan pada aksi tersebut.
Aksi buruh tersebut juga menyuarakan tuntutan terhadap hak-hak buruh, seperti menaikkan upah buruh dan menolak rancangan peraturan pemerintah (RPP) Pengupahan.
Di luar permasalahan buruh, tuntutan lainnya adalah menolak rencana kenaikan BBM, menolak Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai mega proyek pembangunan imperialisme, hentikan perampasan dan monopoli tanah, ungkap kasus korupsi dan usut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM.
Aksi yang rencananya dilakukan di depan gedung DPR, namun dicegah oleh petugas kepolisian dengan alasan untuk mensterilkan kondisi gedung DPR MPR pada saat berlangsungnya acara pelantikan presiden, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
Koordinator Lapangan aksi dari Front Perjuangan Rakyat Harry Sandy Ame mengatakan inti tuntutan aksi demo tersebut ialah meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak meneruskan dan mengikuti skema kebijakan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pada hari pelantikan ini kami mengingatkan Jokowi agar menjalankan tugas-tugasnya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk akses pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan," kata Harry.
Selain Front Perjuangan Rakyat, aksi tersebut diikuti oleh sejumlah elemen buruh seperti Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia, dan Front Mahasiswa Nasional. Sekitar 50 orang lebih turun ke jalan pada aksi tersebut.
Aksi buruh tersebut juga menyuarakan tuntutan terhadap hak-hak buruh, seperti menaikkan upah buruh dan menolak rancangan peraturan pemerintah (RPP) Pengupahan.
Di luar permasalahan buruh, tuntutan lainnya adalah menolak rencana kenaikan BBM, menolak Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai mega proyek pembangunan imperialisme, hentikan perampasan dan monopoli tanah, ungkap kasus korupsi dan usut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM.
Aksi yang rencananya dilakukan di depan gedung DPR, namun dicegah oleh petugas kepolisian dengan alasan untuk mensterilkan kondisi gedung DPR MPR pada saat berlangsungnya acara pelantikan presiden, katanya.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014