Jakarta (Antara Babel) - Presiden RI Joko Widodo dalam Kabinet Kerja yang disusunnya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk sejumlah pembantu untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya selama lima tahun mendatang.
Sebanyak 34 menteri diperkenalkan kepada rakyat Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (26/10), termasuk di dalamnya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
Pria kelahiran Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu menggantikan tongkat estafet Roy Suryo yang menduduki kursi Menpora pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Sebagai menteri negara, Imam Nahrawi telah diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo yang berisi tidak memberikan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu kepada siapa pun juga langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun setelah diangkat sebagai menteri.
"Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-sekali menerima dari siapa pun juga baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu janji atau pemberian," demikian sumpah jabatan 34 menteri Kabinet Kerja.
Imam juga tercatat menduduki kursi Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selain pernah menjadi anggota MPR RI periode 2004--2009 dan 2009--2014.
Imam yang pernah sebagai Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa pada tahun 2002 memang tidak memiliki catatan pengalaman di bidang olahraga meski mengakui gemar bermain sepak bola.
PR Menpora
Setelah berkantor di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terletak di Jalan Gerbang Pemuda Jakarta, sederetan pekerjaan rumah telah menanti untuk diselesaikan Imam, baik di bidang olahraga maupun bidang kepemudaan.
Pekerjaan rumah utama yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepada suami Shobibah Rahmah itu adalah mengawal persiapan Asian Games 2018.
Namun, pekerjaan mengawal prestasi olahraga dan pemuda yang juga diamanatkan presiden bukan hanya persiapan Asian Games 2018, melainkan juga penyediaan sarana dan prasarana, pengalokasian anggaran, dan promosi bidang olahraga baik ke seluruh pemangku kepentingan.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Tigor M. Tanjung mengatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak perlu terlalu detail mengurusi pembinaan atlet karena pembinaan menjadi tugas organisasi-organisasi cabang olahraga.
"Tugas Menpora adalah membela bidang keolahragaan itu sendiri, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di depan masyarakat umum," kata Tigor ketika dihubungi Antara lewat telepon.
Pembelaan Menpora, menurut Tigor, dapat berupa pemberian sarana dan prasarana olahraga, termasuk fasilitas tempat yang dipakai organisasi cabang olahraga tanpa harus dipungut biaya.
"Lingkungan Gelora Senayan Jakarta yang dipakai cabang-cabang olahraga itu berstatus badan layanan umum yang harus memberikan pemasukan negara bukan pajak. Kami dari cabang-cabang olahraga harus membayar sewa pemakaian," kata Tigor.
Tigor mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan dukungan pemerintah berupa penyediaan sarana di samping dukungan pembinaan.
Amanat itu tertuang dalam Pasal 67 Ayat (1) yang berbunyi pemerintah, pemda, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Kemudian, dalam Pasal 67 Ayat (2), disebutkan bahwa pemerintah dan pemda menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemda.
"Dukungan terhadap bidang olahraga juga dapat meningkatkan harkat hidup orang banyak karena misalnya anak-anak dari desa yang menjadi atlet olahraga akan mendapat kesempatan hidup lebih baik, apalagi jika mereka berprestasi di kompetisi-kompetisi luar negeri," kata Tigor.
Promosi bidang olahraga ke publik, lanjut Tigor, juga menjadi tugas kementerian yang dipimpin Imam Nahrawi itu karena melalui promosi dan edukasi publik akan lebih mengapresiasi kegiatan olahraga dan organisasi keolahragaan lebih mudah mendapatkan dukungan dana, baik dari masyarkat maupun pelaku usaha.
"Jika dibandingkan Amerika Serikat, masyarakat di sana memang suka dengan kegiatan olahraga dan itu sudah menjadi gaya hidup. Perusahaan-perusahaan di sana pun mengetahui keuntungan yang mereka dapatkan ketika menyeponsori kegiatan olahraga. Di Indonesia, perusahaan masih memperhitungkan keuntungan-kerugian ketika akan mendukung kegiatan olahraga," kata Tigor.
Harapan tentang penyediaan tempat berolahraga tanpa pungutan juga disampaikan mantan pelatih pelatnas Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Deddy Prasetyo.
"Sarana dan prasana harus dimudahkan karena itu yang paling lemah di Indonesia dengan maksud memberikan kesempatan kepada atlet untuk berlatih setiap waktu tanpa dipungut biaya," kata Deddy.
Deddy mengatakan bahwa olahraga apa pun di Indonesia harus mendapat prioritas yang lebih dari pemerintah karena menurutnya selama ini hanya sebatas rencana. Namun, kerjanya tidak pernah kelihatan.
"Contohnya Tiongkok yang telah menjadi negara kuat. Rakyatnya sehat kalau olahraga. Negara berjaya kalau rakyatnya pandai dengan sekolah. Indonesia harusnya mencontoh itu dan bukan sekadar slogan melainkan aksinya," kata Deddy.
Pelatih nasional cabang renang Hartadi Nurjojo menyampaikan harapan agar menpora menyediakan sarana olahraga juga yang tidak lagi datang terlambat.
"Sampai saat ini, peralatan itu tidak pernah datang tepat waktu. Peralatan datang ketika kami akan berangkat untuk bertanding. Itu tidak adil karena kami harus bersaing dengan negara-negara lain yang dari awal memang sudah siap bertanding," kata Hartadi.
Pelatih pelatnas cabang olahraga dayung M. Hadris berharap Imam Nahrawi akan lebih memperhatikan kesejahteraan atlet.
"Yang paling penting adalah kesejahteraan para atlet, khususnya atlet yang masih aktif maupun mantan atlet," kata Hadris.
Sosok Imam Nahrawi yang tidak memiliki rekam jejak di bidang olahraga bagi Hadris tidak menjadi persoalan untuk melaksanakan tugas sebagai menpora.
"Atlet yang sejahtera pasti memiliki motivasi yang tinggi saat bertanding, apalagi atlet yang membawa nama Merah Putih di kancah internasional. Kalau uang sakunya saja telat, bagaimana mungkin mereka termotivasi," kata Hadris.
Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo berharap Menpora Kabinet Kerja dapat menciptakan terobosan-terobosan untuk perkembangan olahraga nasional.
Rita mengatakan bahwa bidang olahraga menghadapai sejumlah kendala selepas keikutsertaan Kontingen Indonesia dalam Asian Games 2014 di Incheon Korea Selatan.
Kendala yang dimaksud Rita adalah pengadaan peralatan pertandingan dan anggaran bagi atlet dan organisasi keolahragaan sehingga prestasi Indonesia tidak sesuai target yang ditetapkan.
Prioritas Menpora
Menpora Imam Nahrawi mengatakan bahwa pelaksanaan Asian Games 2018 di Tanah Air akan menjadi prioritas pada awal jabatannya. Prioritas itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Asian Games jadi prioritas. Memang masih empat tahun. Akan tetapi, semuanya harus dimaksimalkan, termasuk membicarakan dengan 'stakeholder' lainnya," kata Imam.
Pelaksanaan Asian Games 2018, menurut Imam, menyangkut wajah Indonesia sebagai tuan rumah di mata internasional. Alumnus Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1994-1995 itu berjanji akan berusaha semaksimal mungkin menyukseskan pesta olahraga terbesar di Asia itu dengan dukungan dari pemangku kepentingan lain.
"Asian Games harus sukses. Begitu dengan SEA Games 2015. Kita harus menang, menang, dan menang," kata Imam.
Selepas mengikuti rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Imam langsung menuju Kantor Kemenpora yang berada di kawasan Senayan Jakarta.
Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Imam melakukan rapat internal untuk mendapatkan masukan tentang dengan persoalan-persoalannya bidang pemuda dan olahraga. Orang nomor satu di Kemenpora itu juga akan mencari masukan dari berbagai kalangan, termasuk atlet.
Imam Nahrawi juga langsung melaksanakan tugasnya, termasuk memantau persiapan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dipusatkan di halaman Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (28/10).
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
Sebanyak 34 menteri diperkenalkan kepada rakyat Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (26/10), termasuk di dalamnya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
Pria kelahiran Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu menggantikan tongkat estafet Roy Suryo yang menduduki kursi Menpora pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Sebagai menteri negara, Imam Nahrawi telah diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo yang berisi tidak memberikan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu kepada siapa pun juga langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun setelah diangkat sebagai menteri.
"Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-sekali menerima dari siapa pun juga baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu janji atau pemberian," demikian sumpah jabatan 34 menteri Kabinet Kerja.
Imam juga tercatat menduduki kursi Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selain pernah menjadi anggota MPR RI periode 2004--2009 dan 2009--2014.
Imam yang pernah sebagai Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa pada tahun 2002 memang tidak memiliki catatan pengalaman di bidang olahraga meski mengakui gemar bermain sepak bola.
PR Menpora
Setelah berkantor di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terletak di Jalan Gerbang Pemuda Jakarta, sederetan pekerjaan rumah telah menanti untuk diselesaikan Imam, baik di bidang olahraga maupun bidang kepemudaan.
Pekerjaan rumah utama yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepada suami Shobibah Rahmah itu adalah mengawal persiapan Asian Games 2018.
Namun, pekerjaan mengawal prestasi olahraga dan pemuda yang juga diamanatkan presiden bukan hanya persiapan Asian Games 2018, melainkan juga penyediaan sarana dan prasarana, pengalokasian anggaran, dan promosi bidang olahraga baik ke seluruh pemangku kepentingan.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Tigor M. Tanjung mengatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak perlu terlalu detail mengurusi pembinaan atlet karena pembinaan menjadi tugas organisasi-organisasi cabang olahraga.
"Tugas Menpora adalah membela bidang keolahragaan itu sendiri, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di depan masyarakat umum," kata Tigor ketika dihubungi Antara lewat telepon.
Pembelaan Menpora, menurut Tigor, dapat berupa pemberian sarana dan prasarana olahraga, termasuk fasilitas tempat yang dipakai organisasi cabang olahraga tanpa harus dipungut biaya.
"Lingkungan Gelora Senayan Jakarta yang dipakai cabang-cabang olahraga itu berstatus badan layanan umum yang harus memberikan pemasukan negara bukan pajak. Kami dari cabang-cabang olahraga harus membayar sewa pemakaian," kata Tigor.
Tigor mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan dukungan pemerintah berupa penyediaan sarana di samping dukungan pembinaan.
Amanat itu tertuang dalam Pasal 67 Ayat (1) yang berbunyi pemerintah, pemda, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Kemudian, dalam Pasal 67 Ayat (2), disebutkan bahwa pemerintah dan pemda menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemda.
"Dukungan terhadap bidang olahraga juga dapat meningkatkan harkat hidup orang banyak karena misalnya anak-anak dari desa yang menjadi atlet olahraga akan mendapat kesempatan hidup lebih baik, apalagi jika mereka berprestasi di kompetisi-kompetisi luar negeri," kata Tigor.
Promosi bidang olahraga ke publik, lanjut Tigor, juga menjadi tugas kementerian yang dipimpin Imam Nahrawi itu karena melalui promosi dan edukasi publik akan lebih mengapresiasi kegiatan olahraga dan organisasi keolahragaan lebih mudah mendapatkan dukungan dana, baik dari masyarkat maupun pelaku usaha.
"Jika dibandingkan Amerika Serikat, masyarakat di sana memang suka dengan kegiatan olahraga dan itu sudah menjadi gaya hidup. Perusahaan-perusahaan di sana pun mengetahui keuntungan yang mereka dapatkan ketika menyeponsori kegiatan olahraga. Di Indonesia, perusahaan masih memperhitungkan keuntungan-kerugian ketika akan mendukung kegiatan olahraga," kata Tigor.
Harapan tentang penyediaan tempat berolahraga tanpa pungutan juga disampaikan mantan pelatih pelatnas Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Deddy Prasetyo.
"Sarana dan prasana harus dimudahkan karena itu yang paling lemah di Indonesia dengan maksud memberikan kesempatan kepada atlet untuk berlatih setiap waktu tanpa dipungut biaya," kata Deddy.
Deddy mengatakan bahwa olahraga apa pun di Indonesia harus mendapat prioritas yang lebih dari pemerintah karena menurutnya selama ini hanya sebatas rencana. Namun, kerjanya tidak pernah kelihatan.
"Contohnya Tiongkok yang telah menjadi negara kuat. Rakyatnya sehat kalau olahraga. Negara berjaya kalau rakyatnya pandai dengan sekolah. Indonesia harusnya mencontoh itu dan bukan sekadar slogan melainkan aksinya," kata Deddy.
Pelatih nasional cabang renang Hartadi Nurjojo menyampaikan harapan agar menpora menyediakan sarana olahraga juga yang tidak lagi datang terlambat.
"Sampai saat ini, peralatan itu tidak pernah datang tepat waktu. Peralatan datang ketika kami akan berangkat untuk bertanding. Itu tidak adil karena kami harus bersaing dengan negara-negara lain yang dari awal memang sudah siap bertanding," kata Hartadi.
Pelatih pelatnas cabang olahraga dayung M. Hadris berharap Imam Nahrawi akan lebih memperhatikan kesejahteraan atlet.
"Yang paling penting adalah kesejahteraan para atlet, khususnya atlet yang masih aktif maupun mantan atlet," kata Hadris.
Sosok Imam Nahrawi yang tidak memiliki rekam jejak di bidang olahraga bagi Hadris tidak menjadi persoalan untuk melaksanakan tugas sebagai menpora.
"Atlet yang sejahtera pasti memiliki motivasi yang tinggi saat bertanding, apalagi atlet yang membawa nama Merah Putih di kancah internasional. Kalau uang sakunya saja telat, bagaimana mungkin mereka termotivasi," kata Hadris.
Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo berharap Menpora Kabinet Kerja dapat menciptakan terobosan-terobosan untuk perkembangan olahraga nasional.
Rita mengatakan bahwa bidang olahraga menghadapai sejumlah kendala selepas keikutsertaan Kontingen Indonesia dalam Asian Games 2014 di Incheon Korea Selatan.
Kendala yang dimaksud Rita adalah pengadaan peralatan pertandingan dan anggaran bagi atlet dan organisasi keolahragaan sehingga prestasi Indonesia tidak sesuai target yang ditetapkan.
Prioritas Menpora
Menpora Imam Nahrawi mengatakan bahwa pelaksanaan Asian Games 2018 di Tanah Air akan menjadi prioritas pada awal jabatannya. Prioritas itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Asian Games jadi prioritas. Memang masih empat tahun. Akan tetapi, semuanya harus dimaksimalkan, termasuk membicarakan dengan 'stakeholder' lainnya," kata Imam.
Pelaksanaan Asian Games 2018, menurut Imam, menyangkut wajah Indonesia sebagai tuan rumah di mata internasional. Alumnus Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1994-1995 itu berjanji akan berusaha semaksimal mungkin menyukseskan pesta olahraga terbesar di Asia itu dengan dukungan dari pemangku kepentingan lain.
"Asian Games harus sukses. Begitu dengan SEA Games 2015. Kita harus menang, menang, dan menang," kata Imam.
Selepas mengikuti rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Imam langsung menuju Kantor Kemenpora yang berada di kawasan Senayan Jakarta.
Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Imam melakukan rapat internal untuk mendapatkan masukan tentang dengan persoalan-persoalannya bidang pemuda dan olahraga. Orang nomor satu di Kemenpora itu juga akan mencari masukan dari berbagai kalangan, termasuk atlet.
Imam Nahrawi juga langsung melaksanakan tugasnya, termasuk memantau persiapan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dipusatkan di halaman Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (28/10).
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014