Program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu dan yang terdampak pandemi COVID-19 menguntungkan kepala daerah yang akan mencalonkan diri pada pilkada, kata pengamat politik, Endri Sanopaka.
"Program pembagian sembako, bantuan langsung tunai, bantuan masker, cairan pembersih tangan menggunakan anggaran daerah, namun dibagikan oleh kepala daerah. Ini membuat calon petahana diuntungkan," ujarnya, di Tanjungpinang, Jumat.
Endri yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang mengatakan bantuan itu menimbulkan kesan yang positif kepada kepala daerah. Bahkan bagi masyarakat yang kurang paham, bantuan itu seolah-olah bersumber dari dana pribadi kepala daerah.
"Ada persepsi positif, selain popularitas meningkat. Ini tentu tidak 'fair', karena kandidat lainnya memiliki keterbatasan terutama di masa pandemi COVID-19," ujarnya.
Lawan politik calon petahana seperti di Kepri, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendekati masyarakat melalui program pemerintahan. Bahkan mereka pun akan kesulitan menyampaikan visi dan misi ketika sistem kampanye dilakukan secara virtual.
Karena itu, pemerintah pusat seharusnya tidak memberi akses yang besar kepada calon petahana untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dari proses demokrasi yang adil. Kebijakan yang perlu diambil pemerintah pusat seperti tidak menjadikan kepada daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Sebab, jabatan tersebut memberi akses yang luas kepada kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk mendekati masyarakat. Contohnya, berbagai bantuan sosial yang bersumber dari anggaran daerah maupun anggaran negara, dan bantuan dari berbagai pihak untuk penanganan COVID-19, diserahkan oleh kepala daerah.
"Ini terjadi di Kepri. Sebaiknya hal itu tidak terjadi lagi untuk menghindari konflik politik akibat ketidakadilan," ucapnya.
Berdasarkan data Antara di Kepri, berbagai bantuan sosial mulai dari sembako, masker dan cairan pemberi tangan diserahkan oleh Plt Gubernur Kepri, Isdianto yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri. Bahkan bantuan masker yang diserahkan di sejumlah pasar di Batam sempat menuai kritikan lantaran tidak mengindahkan jaga jarak fisik saat berinteraksi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Program pembagian sembako, bantuan langsung tunai, bantuan masker, cairan pembersih tangan menggunakan anggaran daerah, namun dibagikan oleh kepala daerah. Ini membuat calon petahana diuntungkan," ujarnya, di Tanjungpinang, Jumat.
Endri yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang mengatakan bantuan itu menimbulkan kesan yang positif kepada kepala daerah. Bahkan bagi masyarakat yang kurang paham, bantuan itu seolah-olah bersumber dari dana pribadi kepala daerah.
"Ada persepsi positif, selain popularitas meningkat. Ini tentu tidak 'fair', karena kandidat lainnya memiliki keterbatasan terutama di masa pandemi COVID-19," ujarnya.
Lawan politik calon petahana seperti di Kepri, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendekati masyarakat melalui program pemerintahan. Bahkan mereka pun akan kesulitan menyampaikan visi dan misi ketika sistem kampanye dilakukan secara virtual.
Karena itu, pemerintah pusat seharusnya tidak memberi akses yang besar kepada calon petahana untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dari proses demokrasi yang adil. Kebijakan yang perlu diambil pemerintah pusat seperti tidak menjadikan kepada daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Sebab, jabatan tersebut memberi akses yang luas kepada kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk mendekati masyarakat. Contohnya, berbagai bantuan sosial yang bersumber dari anggaran daerah maupun anggaran negara, dan bantuan dari berbagai pihak untuk penanganan COVID-19, diserahkan oleh kepala daerah.
"Ini terjadi di Kepri. Sebaiknya hal itu tidak terjadi lagi untuk menghindari konflik politik akibat ketidakadilan," ucapnya.
Berdasarkan data Antara di Kepri, berbagai bantuan sosial mulai dari sembako, masker dan cairan pemberi tangan diserahkan oleh Plt Gubernur Kepri, Isdianto yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri. Bahkan bantuan masker yang diserahkan di sejumlah pasar di Batam sempat menuai kritikan lantaran tidak mengindahkan jaga jarak fisik saat berinteraksi.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020