Jakarta (Antara Babel) - Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR RI menilai Koalisi Merah Putih cukup meminta penjelasan pemerintah terkait kenaikan harga BBM dan bukan menggunakan hak interpelasi.
"Jangan menjadikan kebijakan itu (pengurangan subsidi BBM) sebagai objek untuk memperburuk citra pemerintah," kata anggota DPR dari Fraksi Hanura M Farid Alfauzi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Koalisi Merah Putih bisa meminta penjelasan dari pemerintah dalam rapat-rapat komisi andaikan apa yang sudah disampaikan pemerintah dianggap kurang jelas.
"Kalau tidak ada kejadian luar biasa untuk apa gunakan hak interpelasi. Kan aneh!," tegasnya.
Farid mengatakan kebijakan pengalihan subsidi BBM itu bukan kejadian luar biasa. Kebijakan itu juga baru diberlakukan sehingga belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
"Penjelasan rasional terkait alasan kenaikan BBM sudah disampaikan. Yang belum jelas itu, dana 'saving' lebih dari Rp100 triliun dari pengurangan subsidi BBM digunakan apa," katanya.
Fraksi Hanura DPR juga akan mendesak pemerintah menjelaskan penggunaan anggaran yang bersumber dari pengurangan subsidi BBM. Pemerintah harus segera menjelaskannya sehingga Koalisi Merah Putih tidak perlu menggunakan hak interpelasi.
"Kalau sudah jelas, tidak perlu menggunakan hak interpelasi. Mungkin sekarang karena belum jelas," tuturnya.
Dia mengemukakan penolakan yang dilakukan sejumlah kelompok massa merupakan hal yang biasa di negara demokrasi. Tetapi yang pasti, pemerintah memiliki niat yang baik melaksanakan kebijakan itu.
Pemerintah menginginkan subsidi BBM tepat sasaran sehingga yang menikmatinya bukan orang dari keluarga yang mampu. Pengalihan subsidi BBM itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sasarannya itu masyarakat tidak mampu. Kalau Anda sudah kaya, aneh kalau ikut menikmati subsidi. Justru kepentingan ini yang perlu diperjelas," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Jangan menjadikan kebijakan itu (pengurangan subsidi BBM) sebagai objek untuk memperburuk citra pemerintah," kata anggota DPR dari Fraksi Hanura M Farid Alfauzi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Koalisi Merah Putih bisa meminta penjelasan dari pemerintah dalam rapat-rapat komisi andaikan apa yang sudah disampaikan pemerintah dianggap kurang jelas.
"Kalau tidak ada kejadian luar biasa untuk apa gunakan hak interpelasi. Kan aneh!," tegasnya.
Farid mengatakan kebijakan pengalihan subsidi BBM itu bukan kejadian luar biasa. Kebijakan itu juga baru diberlakukan sehingga belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
"Penjelasan rasional terkait alasan kenaikan BBM sudah disampaikan. Yang belum jelas itu, dana 'saving' lebih dari Rp100 triliun dari pengurangan subsidi BBM digunakan apa," katanya.
Fraksi Hanura DPR juga akan mendesak pemerintah menjelaskan penggunaan anggaran yang bersumber dari pengurangan subsidi BBM. Pemerintah harus segera menjelaskannya sehingga Koalisi Merah Putih tidak perlu menggunakan hak interpelasi.
"Kalau sudah jelas, tidak perlu menggunakan hak interpelasi. Mungkin sekarang karena belum jelas," tuturnya.
Dia mengemukakan penolakan yang dilakukan sejumlah kelompok massa merupakan hal yang biasa di negara demokrasi. Tetapi yang pasti, pemerintah memiliki niat yang baik melaksanakan kebijakan itu.
Pemerintah menginginkan subsidi BBM tepat sasaran sehingga yang menikmatinya bukan orang dari keluarga yang mampu. Pengalihan subsidi BBM itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sasarannya itu masyarakat tidak mampu. Kalau Anda sudah kaya, aneh kalau ikut menikmati subsidi. Justru kepentingan ini yang perlu diperjelas," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014