Pangkalpinang (Antara Babel) - Massa dari organisasi masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Panca Marga (PPM), Laskar Merah Putih (LMP) dan Banteng Muda Indonesia (BMI) mendatangi gedung DPRD Babel guna melakukan aksi damai pada Selasa pagi.
Sekretaris Jendral Laskar Merah Putih, Donny Fachrum di Pangkalpinang, Selasa, mengatakan, kedatangan mereka ke kantor DPRD Babel guna menuntut ICDX (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange) memberi kontribusi bagi Babel dalam perniagaan timah batangan di pasar bursa ICDX
"Kami datang kesini meminta DPRD Babel mengambil sikap supaya pihak ICDX bisa memberikan kontribusi bagi Babel dalam perniagaan timah batangan di pasar bursa ICDX. Selama ini Babel tidak mendapatkan kontribusi sama sekali dari perniagaan timah ini," jelasnya.
Dikatakannya, kedatangan pihaknya ke kantor DPRD hari ini juga guna menolak dan meminta kepada pihak kementerian terkait agar tata niaga pertimahan tidak lagi menjadi otoritas anak perusahaan Sinarmas Grup tersebut.
"Kami minta pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perdagangan menerbitkan peraturan mengenai tidak ada keharusan apalagi otoritas bagi ICDX untuk mengelola pertimahan. Kami orang Babel menolak keras. BUMD di Babel juga bisa kalau hanya jadi tukang catut, tidak perlu ICDX," ujarnya.
Ketua Pemuda Panca Marga (PPM), Ricky Permana mengatakan, pihaknya juga menolak otoritas ICDX dalam mengelola tata niaga timah Babel. Menurutnya, optimalisasi SDM dan BUMD di Babel lebih dari cukup untuk menjadi pengatur tata niaga pertimahan.
"ICDX itu perusahaan swasta murni yang menggunakan tameng pemerintah yakni Kementerian Perdagangan yang dilegalisir oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Seharusnya berdayakan saja BUMD, karena dampaknya jelas bagi pemasukan untuk kas daerah, bukannya pemasukkan untuk rekening ICDX," jelasnya.
Ia menyebutkan, walaupun pemasukan untuk ICDX cukup kecil yakni hanya 0,06 persen, namun kami menginginkan adanya pemasukan kedalam kas daerah, karena yang memiliki SDA nya adalah Babel. Sehingga pemasukannya untuk daerah bukan kepada pihak lain.
Ia menilai, jika hanya menjadi tukang catut, tidak perlu ICDX yang mengelola tata niaga timah di Babel, masyarakat di Babel ini juga bisa karena selama ini semuanya berjalan baik dan masyarakat sejahtera. Namun, sejak masuknya ICDX, semua menjadi kacau dan menimbulkan pro kontra, hingga stagnasi ekspor dan tidak ada manfaatnya untuk Babel.
"Yang pasti kami melakukan demo untuk menolak keberadaan ICDX ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
Sekretaris Jendral Laskar Merah Putih, Donny Fachrum di Pangkalpinang, Selasa, mengatakan, kedatangan mereka ke kantor DPRD Babel guna menuntut ICDX (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange) memberi kontribusi bagi Babel dalam perniagaan timah batangan di pasar bursa ICDX
"Kami datang kesini meminta DPRD Babel mengambil sikap supaya pihak ICDX bisa memberikan kontribusi bagi Babel dalam perniagaan timah batangan di pasar bursa ICDX. Selama ini Babel tidak mendapatkan kontribusi sama sekali dari perniagaan timah ini," jelasnya.
Dikatakannya, kedatangan pihaknya ke kantor DPRD hari ini juga guna menolak dan meminta kepada pihak kementerian terkait agar tata niaga pertimahan tidak lagi menjadi otoritas anak perusahaan Sinarmas Grup tersebut.
"Kami minta pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perdagangan menerbitkan peraturan mengenai tidak ada keharusan apalagi otoritas bagi ICDX untuk mengelola pertimahan. Kami orang Babel menolak keras. BUMD di Babel juga bisa kalau hanya jadi tukang catut, tidak perlu ICDX," ujarnya.
Ketua Pemuda Panca Marga (PPM), Ricky Permana mengatakan, pihaknya juga menolak otoritas ICDX dalam mengelola tata niaga timah Babel. Menurutnya, optimalisasi SDM dan BUMD di Babel lebih dari cukup untuk menjadi pengatur tata niaga pertimahan.
"ICDX itu perusahaan swasta murni yang menggunakan tameng pemerintah yakni Kementerian Perdagangan yang dilegalisir oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Seharusnya berdayakan saja BUMD, karena dampaknya jelas bagi pemasukan untuk kas daerah, bukannya pemasukkan untuk rekening ICDX," jelasnya.
Ia menyebutkan, walaupun pemasukan untuk ICDX cukup kecil yakni hanya 0,06 persen, namun kami menginginkan adanya pemasukan kedalam kas daerah, karena yang memiliki SDA nya adalah Babel. Sehingga pemasukannya untuk daerah bukan kepada pihak lain.
Ia menilai, jika hanya menjadi tukang catut, tidak perlu ICDX yang mengelola tata niaga timah di Babel, masyarakat di Babel ini juga bisa karena selama ini semuanya berjalan baik dan masyarakat sejahtera. Namun, sejak masuknya ICDX, semua menjadi kacau dan menimbulkan pro kontra, hingga stagnasi ekspor dan tidak ada manfaatnya untuk Babel.
"Yang pasti kami melakukan demo untuk menolak keberadaan ICDX ini," katanya.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014