Jakarta (Antara Babel) - Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa menuding mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat sebagai penyebab kisruhnya persoalan pemilihan kepala daerah.
"Kisruh hari ini soal pilkada, biang keroknya SBY. Hari ini tanda tangan persetujuan UU, di hari yang sama Perppu yang mengganti UU itu dikeluarkan. Ini biang kerok namanya," kata Desmond di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya rapat paripurna DPR RI periode 2009-2014 telah memutuskan UU Pilkada yang mengamanatkan Pilkada tak langsung melalui DPRD.
Saat itu, Fraksi Partai Demokrat (PD) bergabung dengan parpol pendukung Prabowo-Hatta meloloskan RUU itu. Parpol yang mendukung Jokowi-JK kalah dalam voting.
Namun, Presiden SBY waktu itu memutuskan menerbitkan Perppu yang isinya pilkada langsung dengan beberapa perbaikan sebagai pengganti UU yang telah diputuskan oleh rapat paripurna DPR tersebut.
Hal itu dilakukan SBY setelah masyarakat ramai-ramai memprotes UU itu karena tak mau haknya memilih kepala daerah hilang.
"Yang 'mencla-mencle' itu, ya, SBY. Di negara mana pun, sesuatu yang sudah UU, ya, sudah selesai," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Desmond menilai Perppu Pilkada yang dibuat SBY sebaiknya ditolak dengan alasan substansinya kacau balau.
"Bagi saya, DPR harus sepakat menolak Perppu SBY ini karena isinya kacau balau. Ada pasal-pasal yang tumpang tindih," kata Desmond.
Menurut Desmond, agak aneh kalau kemudian Perppu Pilkada dianggap ingin menyukseskan pilkada langsung.
"Lebih arif dan bijak kalau Pak Jokowi mengeluarkan Perppu untuk pilkada ke depan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Kisruh hari ini soal pilkada, biang keroknya SBY. Hari ini tanda tangan persetujuan UU, di hari yang sama Perppu yang mengganti UU itu dikeluarkan. Ini biang kerok namanya," kata Desmond di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya rapat paripurna DPR RI periode 2009-2014 telah memutuskan UU Pilkada yang mengamanatkan Pilkada tak langsung melalui DPRD.
Saat itu, Fraksi Partai Demokrat (PD) bergabung dengan parpol pendukung Prabowo-Hatta meloloskan RUU itu. Parpol yang mendukung Jokowi-JK kalah dalam voting.
Namun, Presiden SBY waktu itu memutuskan menerbitkan Perppu yang isinya pilkada langsung dengan beberapa perbaikan sebagai pengganti UU yang telah diputuskan oleh rapat paripurna DPR tersebut.
Hal itu dilakukan SBY setelah masyarakat ramai-ramai memprotes UU itu karena tak mau haknya memilih kepala daerah hilang.
"Yang 'mencla-mencle' itu, ya, SBY. Di negara mana pun, sesuatu yang sudah UU, ya, sudah selesai," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Desmond menilai Perppu Pilkada yang dibuat SBY sebaiknya ditolak dengan alasan substansinya kacau balau.
"Bagi saya, DPR harus sepakat menolak Perppu SBY ini karena isinya kacau balau. Ada pasal-pasal yang tumpang tindih," kata Desmond.
Menurut Desmond, agak aneh kalau kemudian Perppu Pilkada dianggap ingin menyukseskan pilkada langsung.
"Lebih arif dan bijak kalau Pak Jokowi mengeluarkan Perppu untuk pilkada ke depan," katanya.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014