Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanti ingin lebih banyak lagi perempuan sebagai pengambil kebijakan. Ini penting dan sesuai arahan presiden, sebab perempuan mempunyai kedudukan sama dalam kesejahteraan ekonomi.
"Untuk di sisi pemerintahan tidak ada masalah, namun di lingkup masyarakat masih harus diperhatikan," ungkapnya saat melakukan zoom meeting dalam pertemuan pokja PUG penyusunan data terpilah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin.
Menyinggung mengenai data terpilah, hendaknya hasil pengolahan data harus lebih informatif. Hal ini bisa dengan menggunakan atau dibuat grafis dan diagram atau seperti lainnya. Kebanyakan data diberikan perangkat daerah belum diolah dengan memberikan gambaran yang nyaman dilihat.
Sementara Pakar Gender, Julius Hendra menjelaskan mengenai identifikasi indikator kinerja terpilih OPD yang harus diturunkan menjadi data terpilah. Seperti program pembinaan dan koordinasi pengelolaan SDM.
Kinerja terpilihnya, persentase jumlah pegawai baru sesuai dengan kebutuhan serta persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya.
Selanjutnya, indikator terpilah mengenai jumlah dan persentase pegawai baru pada tahun terakhir menurut jenis kelamin. Kemudian jumlah dan persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya menurut jenis kelamin.
"Kemudian mengindentifikasi jenis data dan ketersediaannya di masing-masing bagian dan bidang. Identifikasi ketersediaan data terpilah dengan membuat pembagian data belum tersedia, sudah tersedia, dan belum tersedia," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Untuk di sisi pemerintahan tidak ada masalah, namun di lingkup masyarakat masih harus diperhatikan," ungkapnya saat melakukan zoom meeting dalam pertemuan pokja PUG penyusunan data terpilah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin.
Menyinggung mengenai data terpilah, hendaknya hasil pengolahan data harus lebih informatif. Hal ini bisa dengan menggunakan atau dibuat grafis dan diagram atau seperti lainnya. Kebanyakan data diberikan perangkat daerah belum diolah dengan memberikan gambaran yang nyaman dilihat.
Sementara Pakar Gender, Julius Hendra menjelaskan mengenai identifikasi indikator kinerja terpilih OPD yang harus diturunkan menjadi data terpilah. Seperti program pembinaan dan koordinasi pengelolaan SDM.
Kinerja terpilihnya, persentase jumlah pegawai baru sesuai dengan kebutuhan serta persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya.
Selanjutnya, indikator terpilah mengenai jumlah dan persentase pegawai baru pada tahun terakhir menurut jenis kelamin. Kemudian jumlah dan persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya menurut jenis kelamin.
"Kemudian mengindentifikasi jenis data dan ketersediaannya di masing-masing bagian dan bidang. Identifikasi ketersediaan data terpilah dengan membuat pembagian data belum tersedia, sudah tersedia, dan belum tersedia," pungkasnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020