DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merasionalisasikan defisit anggaran pada KU-PPAS 2021 hingga Rp45 miliar, dengan mengutamakan program kegiatan SKPD skala prioritas bukan seremonial.
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, Kamis, mengatakan disetujuinya KU-PPAS 2021 pada rapat paripurna hari ini, DPRD Kota Pangkalpinang menitipkan harapan bahwa penggunaan anggaran 2021 harus menggunakan skala prioritas.
"Penurunan pendapatan tidak hanya dialami Kota Pangkalpinang saja namun juga kota-kota lain di Indonesia karena terkoreksinya pendapatan cukup dalam dari sektor pajak, retribusi juga Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU)," katanya.
DPRD berharap ke pemerintah daerah dapat melaksanakan program kegiatan dengan menggunakan skala prioritas dengan menitik beratkan kepada pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat terdampak covid -19 dengan membantu perekonomian masyarkat kota Pangkalpinang terdampak.
Selanjutnya OPD diharapkan dapat melaksanakan program kegiatan itu sama sekali menghilangkan kegiatan bersifat yang serominal Dan mengitamakan Kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat yang mengentaskan rencana strategis dimasing masing OPD.
Ketua DPRD Abang hertza juga mengapresiasi kerja keras TAPD, Badan anggaran, dan pimpinan DPRD serta faksi fraksi, yang sepenuh waktu dan sekuat tenaga untuk menyelesaikan pembahasan anggaran hingga Tingkat pengsehana KUA PPAS tahun 2021.
Tantangan ke depan DPRD Kota Pangkalpinang bersama TAPD masih harus menyelesaikan pembahasan nota keuangan APBD 2021, diharapkan keputusan yang diambil nantinya dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat melakukan pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang.
"DPRD dan pemerintah kota Pangkalpinang berbuat hanyabuntuk kepentingan masyarkat, karena anggaran yang ada bersumber dari rakyat oleh rakyat dan di pergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat kota Pangkalpinang," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, Kamis, mengatakan disetujuinya KU-PPAS 2021 pada rapat paripurna hari ini, DPRD Kota Pangkalpinang menitipkan harapan bahwa penggunaan anggaran 2021 harus menggunakan skala prioritas.
"Penurunan pendapatan tidak hanya dialami Kota Pangkalpinang saja namun juga kota-kota lain di Indonesia karena terkoreksinya pendapatan cukup dalam dari sektor pajak, retribusi juga Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU)," katanya.
DPRD berharap ke pemerintah daerah dapat melaksanakan program kegiatan dengan menggunakan skala prioritas dengan menitik beratkan kepada pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat terdampak covid -19 dengan membantu perekonomian masyarkat kota Pangkalpinang terdampak.
Selanjutnya OPD diharapkan dapat melaksanakan program kegiatan itu sama sekali menghilangkan kegiatan bersifat yang serominal Dan mengitamakan Kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat yang mengentaskan rencana strategis dimasing masing OPD.
Ketua DPRD Abang hertza juga mengapresiasi kerja keras TAPD, Badan anggaran, dan pimpinan DPRD serta faksi fraksi, yang sepenuh waktu dan sekuat tenaga untuk menyelesaikan pembahasan anggaran hingga Tingkat pengsehana KUA PPAS tahun 2021.
Tantangan ke depan DPRD Kota Pangkalpinang bersama TAPD masih harus menyelesaikan pembahasan nota keuangan APBD 2021, diharapkan keputusan yang diambil nantinya dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat melakukan pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang.
"DPRD dan pemerintah kota Pangkalpinang berbuat hanyabuntuk kepentingan masyarkat, karena anggaran yang ada bersumber dari rakyat oleh rakyat dan di pergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat kota Pangkalpinang," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020