Joe Biden dapat mencabut sanksi dengan "tiga perintah eksekutif"

"Jika Biden bersedia memenuhi komitmen AS, kami juga dapat segera kembali ke komitmen penuh kami dalam perjanjian ... dan negosiasi dimungkinkan dalam kerangka P5 + 1 (enam kekuatan dunia dalam perjanjian)," ujar Zarif dalam wawancara yang dirilis di situs web harian yang dikelola pemerintah Iran pada hari Rabu.

"Kami siap membahas bagaimana Amerika Serikat dapat memasuki kembali perjanjian itu," kata Zarif.

"Situasi akan membaik dalam beberapa bulan mendatang. Biden dapat mencabut semua sanksi dengan tiga perintah eksekutif."

Joe Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan perjanjian 2015, yang disetujui oleh Washington ketika dia menjadi wakil presiden, jika Iran juga kembali pada kepatuhan.

Tetapi para diplomat dan analis mengatakan itu tidak mungkin terjadi dalam semalam karena musuh yang tidak percaya sama-sama menginginkan komitmen tambahan dari satu sama lain.

Dalam kesepakatan dengan Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Itu mulai melanggar kesepakatan nuklir setelah Presiden Donald Trump menarik diri pada 2018 dan mulai menaikkan sanksi sepihak terhadap Teheran.

Zarif tidak menuntut kompensasi apa pun dari Amerika Serikat, tidak seperti Presiden Iran Hassan Rouhani yang menuntut AS sebagai imbalan atas "kerusakan" yang diderita Teheran di bawah sanksi AS yang diperbarui.

Ia secara implisit berpendapat bahwa Washington harus membayarnya kembali untuk pendapatan minyak yang hilang.

"Ini dapat dilakukan secara otomatis, dan tanpa perlu menetapkan persyaratan: Amerika Serikat menjalankan tugasnya berdasarkan (Resolusi Dewan Keamanan) 2231 (mencabut sanksi) dan kami akan melaksanakan komitmen kami berdasarkan kesepakatan nuklir," kata Zarif dalam sebuah pernyataan. rekaman video wawancara yang dikeluarkan oleh surat kabar.

Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu sempat mengajukan opsi untuk menyerang situs nuklir utama milik Iran, namun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mengambil langkah yang tiba-tiba itu, demikian menurut seorang pejabat pemerintahan AS, Senin (16/11).

Trump membuat permintaan tersebut ketika melakukan rapat di Kantor Oval pada Kamis (12/11), bersama sejumlah pejabat keamanan negara, termasuk Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Pejabat Menteri Pertahanan Christopher Miller, Jenderal Mark Milley, dan ketua dari Kepala Staf Gabungan.

Opsi itu diajukan dalam sisa waktu dua bulan masa jabatan Trump, sebelum ia harus menyerahkan kekuasaan kepada Presiden AS Terpilih, Joe Biden, pada 20 Januari 2021--meskipun hingga saat ini Trump masih menolak mengakui hasil pemilu.