Jakarta (ANTARA) -
Sementara itu pada tahun yang sama, Amerika Serikat (AS) juga akan diwarnai dengan suasana hingar bingar di dunia politik seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden AS pada 5 November 2024.
Pilpres AS tentu akan menjadi sorotan, apalagi kali ini dengan adanya kemungkinan "rematch" antara Presiden Joe Biden dan Donald Trump --mantan presiden yang dikalahkan Biden saat pilpres sebelumnya pada 2020.
Pertarungan ulang itu, jika terjadi, akan menjadi yang pertama kalinya terjadi sejak 1956, dan akan terwujud jika Trump memenangi pencalonan pada Partai Republik.
Tidak seperti Indonesia yang sudah menetapkan tiga pasangan calon presiden-wakil presiden, AS saat ini belum memastikan siapa yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Namun dua nama tersebut, Joe Biden dan Donald Trump, terus berdengung sebagai dua sosok yang kemungkinan besar akan saling berhadapan di "ring pilpres" kali ini.
Presiden Biden pada 25 April 2023 secara resmi mengumumkan pencalonan pada Pilpres 2024 dan kembali menggandeng Wakil Presiden Kamala Harris sebagai pasangannya.
Pasangan yang berasal dari Partai Demokrat itu pada 17 Juni lalu sudah memulai kampanye di Philadelphina, Pennsylvania.
Kendati ada beberapa calon lain dari Demokrat, Biden-Harris kemungkinan besar akan menjadi kandidat final partai itu mengingat biasanya presiden yang sedang menjabat selalu menang dalam pencalonan partai.
Selain itu menurut berbagai jajak pendapat, termasuk yang salah satunya diselenggarakan oleh media politik RealClear, posisi Biden terus mendominasi di antara calon-calon Partai Demokrat.
Trump (77 tahun), sementara itu, juga sudah mengumumkan pencalonan untuk menjadi presiden AS kedua kalinya. Dia sebelumnya menjabat sebagai Presiden ke-45 AS pada 2017-2021, namun kemudian dikalahkan Biden pada Pilpres 2020.
Trump masih harus bertarung dengan beberapa sosok yang diperkirakan sebagai calon kuat lawannya dari Partai Republik untuk maju ke pilpres dan kemudian berhadapan dengan --mungkin-- Joe Biden.
Setelah beberapa bulan kampanye, daftar calon kandidat dari Partai Republik telah mengerucut menjadi beberapa nama.
Selain Trump, mereka adalah Gubernur Florida Ron DeSantis berusia 45 tahun dan Nikki Haley, 51 tahun (mantan gubernur South Caroline serta mantan duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Selain itu, ada Vivek Ramaswamy, 38 tahun (pengusaha) dan Chris Christie, 61 tahun (mantan gubernur New Jersey).
Peluang terpilih
Oleh sebagian kalangan, Biden dilihat berpotensi terpilih kembali sebagai presiden mengingat jejaknya yang relatif sudah lama di dunia politik.
Dia merupakan anggota senior Partai Demokrat. Pernah menjadi anggota Senat mewakili Negara Bagian Delaware selama 36 tahun. Juga, menjabat wakil presiden pada era Presiden Barack Obama (2009-2017).
Sebagai sosok yang saat ini sedang aktif menjabat sebagai presiden, Biden dianggap punya keuntungan tambahan. Dia dinilai bisa menggunakan berbagai sumber daya, infrastruktur, dan perhatian dari media.
Misalnya, Presiden ke-46 AS itu bisa leluasa berkampanye dengan mengangkat keberhasilan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan, seperti UU Penurunan Inflasi, serta investasi infrastruktur.
Namun, ada kekhawatiran soal usianya. Suami Jill Biden, ayah empat anak, dan kakek tujuh cucu itu akan berusia 82 tahun dan menjadi presiden tertua AS jika dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2025.
Faktor usia menggiring kemungkinan menurunkan niat orang-orang untuk memilihnya atas kekhawatiran soal kesehatan dan energi Biden. Kalangan pengkritik menganggap Biden kurang berenergi maupun karismatik --kendati dia lebih berpengalaman dan bersikap moderat.
Di kubu seberang, Trump masih dianggap sebagai sosok berpengaruh di Partai Republik.
Bahkan dari kacamata jajak pendapat, beberapa kali tingkat dukungan masyarakat terhadap suami Melania Trump itu lebih tinggi dibandingkan dengan Biden.
Tingkat dukungan rendah biasanya didapat Trump dari kubu Demokrat dan sosok-sosok moderat di kalangan Partai Republik.
Para pendukung Trump menganggap Presiden ke-45 AS itu memiliki kepemimpinan yang kuat dan mereka memuji sejumlah kebijakan ekonomi yang diusungnya.
Namun bagi kalangan pengkritik, banyak pernyataan dan kebijakan Trump dianggap berbahaya dan memecah belah masyarakat.
Trump diperkirakan akan kembali menekankan kebijakan "Amerika First" (Amerika yang Terpenting), imigrasi, keamanan perbatasan, serta klaimnya soal kecurangan Pilpres 2020.
Rangkaian kampanye maupun debat kandidat presiden diperkirakan akan menyentuh isu-isu klasik AS, seperti ekonomi dan inflasi, serta imigrasi.
Isu lainnya yang diperkirakan akan mengemuka antara lain hak aborsi, pengendalian kepemilikan senjata, dan kebijakan luar negeri --terutama bantuan AS untuk Ukraina dalam perang yang masih berlangsung antara negara itu dengan Rusia.
Kasus 2023
Jika Biden dan Trump terus maju dalam pencalonan sebagai presiden AS, berbagai perkembangan terakhir tentu bisa memengaruhi suara dalam pencalonan, termasuk akibat kemungkinan kasus ataupun skandal.
Trump, juga Biden, sepanjang 2023 tidak luput dari kontroversi.
Minimal ada tiga kasus utama yang terkait dengan Trump sepanjang 2023, yakni serangan 6 Januari 2021 di Capitol, uang tutup mulut untuk Stormy Daniels, serta kelalaian penanganan dokumen rahasia dari Gedung Putih.
Trump pada Agustus didakwa pengadilan federal atas tuduhan berperan dalam serangan 6 Januari ke Capitol, gedung Kongres AS. Kasus yang hingga kini masih bergulir itu, dianggap sebagai ancaman terbesar bidang hukum yang dihadapi Trump sejauh ini.
Pada April, dia dihubungkan dalam kasus hukum terkait uang tutup mulut bagi Stormy Daniels --yang diberikan dalam upaya menghentikan perempuan pemeran film dewasa itu mengungkapkan "affair" dirinya dengan Trump pada 2006. Tuduhan skandal itu sendiri dibantah oleh Trump.
Soal dokumen rahasia, FBI (badan investigasi federal AS) pada Agustus tahun lalu menggerebek kediaman megah milik Trump, Mar-a-Lago, untuk menyita dokumen-dokumen rahasia.
Terkait dengan penyitaan itu, Trump pada Juni tahun ini didakwa menyimpan secara terlarang informasi soal keamanan nasional serta menghalangi penyelidikan terkait dokumen-dokumen rahasia yang diduga diambilnya dari Gedung Putih setelah masa jabatannya sebagai presiden selesai.
Trump menolak tuduhan itu.
Tidak hanya pada Trump, kasus dokumen rahasia juga menimpa Biden.
Pada November, dokumen-dokumen rahasia peninggalan Biden ketika dia masih menjabat sebagai wakil presiden ditemukan di kantor pribadinya di Washington, D.C.
Kendati Biden mengatakan dia tidak sadar soal tumpukan dokumen itu, kalangan Republikan meminta agar jaksa khusus melakukan investigasi.
Kontroversi lain yang dihubung-hubungkan dengan Biden adalah sejumlah kasus yang menyangkut putranya, Hunter, antara lain soal kemungkinan sang putra berbisnis dengan memanfaatkan pengaruh yang dimiliki Biden.
Sorotan terutama ditujukan kepada apa yang dilakukan Hunter di Ukraina dan China ketika dulu Biden masih menjabat sebagai wakil presiden. Biden hingga kini tidak dikenai dakwaan kriminal terkait kedua kasus itu.
Pencalonan Resmi
Partai Republik akan secara resmi mengumumkan kandidat presiden melalui konvensi nasional, yang akan berlangsung pada 15-18 Juli 2024 di Milwaukee, Wisconsin.
Sementara itu, Konvensi Nasional Partai Demokrat akan diselenggarakan di Chicago pada 19-22 Agustus 2024 untuk menetapkan kandidat presiden.
Debat pertama kandidat presiden, seperti yang ditetapkan Komisi Debat Presiden, akan berlangsung pada 16 September di Texas State University di San Marcos, Texas.
Debat kedua dan ketiga --alias yang terakhir-- masing-masing akan dilangsungkan pada 1 Oktober di Virginia State University di Petersburg, Virginia, dan pada 9 Oktober di University of Utah di Salt Lake City, Utah.
Sementara itu selain untuk presiden, pemilihan 2024 di AS juga akan menentukan para anggota Kongres --lembaga yang terdiri dari DPR serta Senat, dan mayoritas kursinya diisi oleh politisi dari Demokrat ataupun Republikan.
Seluruh 435 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan diperebutkan, sementara di Senat ada 34 dari total 100 kursi yang diperebutkan.
Hasil pemilihan itu akan berdampak kuat. Terlepas dari siapa yang akan menang Pilpres 2024, kendali di Kongres akan menentukan kemampuan presiden untuk menetapkan agenda-agenda pemerintahannya.
