Bibit aneka pohon buah dan pohon kelapa ditanam di kawasan Pantai Tuing Indah di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dalam rangkaian acara Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai pada Minggu.
Acara yang digelar oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bersama kelompok pencinta lingkungan untuk menghijaukan kawasan itu mencakup penanaman bibit pohon mangga, rambutan, alpukat, jeruk, dan kelapa pandan wangi.
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah dalam acara penanaman bibit pohon itu menekankan pentingnya penghijauan dalam upaya pemulihan daerah aliran sungai dan pelestarian lingkungan.
"Ini penting untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan, pemanasan global...," katanya.
Wakil Gubernur juga mengemukakan bahwa pemanfaatan potensi alam, termasuk hutan, harus diimbangi dengan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan.
"Saya ingin kembali mengingatkan bahwa seluruh hutan yang ada di Indonesia ini keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundangan. Pemerintah pusat mengatur perencanaan dan pengawasan, sedangkan pemda berwenang untuk mengatur pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya hutan, pendidikan-pelatihan, dan penyuluhan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Acara yang digelar oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bersama kelompok pencinta lingkungan untuk menghijaukan kawasan itu mencakup penanaman bibit pohon mangga, rambutan, alpukat, jeruk, dan kelapa pandan wangi.
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah dalam acara penanaman bibit pohon itu menekankan pentingnya penghijauan dalam upaya pemulihan daerah aliran sungai dan pelestarian lingkungan.
"Ini penting untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan, pemanasan global...," katanya.
Wakil Gubernur juga mengemukakan bahwa pemanfaatan potensi alam, termasuk hutan, harus diimbangi dengan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan.
"Saya ingin kembali mengingatkan bahwa seluruh hutan yang ada di Indonesia ini keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundangan. Pemerintah pusat mengatur perencanaan dan pengawasan, sedangkan pemda berwenang untuk mengatur pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya hutan, pendidikan-pelatihan, dan penyuluhan," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020