Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PT Timah Tbk menggelar rapat koordinasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dampak dari aktivitas penambangan bijih timah di Pantai Matras Bangka, sebagai langkah menciptakan kondusifitas masyarakat daerah itu.
"Kita ingin wilayah Matras menjadi kondusif. Usaha pertambangan dapat terus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga nelayan bisa terus menangkap ikan,” kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan usai rakor di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan kegiatan rakor ini digelar untuk menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta beberapa waktu lalu terkait permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan bijih timah di laut Matras, Kabupaten Bangka.
"Pertemuan kedua ini juga menindaklanjuti langkah-langkah PT Timah dalam rangka mengatasi permasalahan aktivitas tambang di Matras yang telah ditetapkan pada pertemuan pertama," katanya.
Menurut dia langkah-langkah hasil kesepakatan dalam rapat ini nanti akan diimplementasikan di masyarakat, sehingga tidak lagi terjadi aksi penolakan penambangan dari masyarakat pesisir daerah itu.
"Pada pertemuan kali ini, PT Timah akan terus memaparkan kepada Pemprov Babel langkah-langkah yang akan mereka lakukan ke depan," katanya.
Ia yakin ketika hal ini bisa dijalankan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang kondusif.
"Kedepannya, seluruh aktivitas penambangan timah akan dikawal oleh pihak keamanan yang dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan TNI jika diperlukan," katanya.
Pada kegiatan rakor kedua ini dihadiri Kapolda Babel, Irjen. Pol. Anang Syarif Hidayat, Danrem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI M. Jangkung Widyanto, Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Babel, Damianus Tagor Sidabutar, Sekda Babel, Naziarto dan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani di Ruang Kerja Gubernur Babel.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Kita ingin wilayah Matras menjadi kondusif. Usaha pertambangan dapat terus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga nelayan bisa terus menangkap ikan,” kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan usai rakor di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan kegiatan rakor ini digelar untuk menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta beberapa waktu lalu terkait permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan bijih timah di laut Matras, Kabupaten Bangka.
"Pertemuan kedua ini juga menindaklanjuti langkah-langkah PT Timah dalam rangka mengatasi permasalahan aktivitas tambang di Matras yang telah ditetapkan pada pertemuan pertama," katanya.
Menurut dia langkah-langkah hasil kesepakatan dalam rapat ini nanti akan diimplementasikan di masyarakat, sehingga tidak lagi terjadi aksi penolakan penambangan dari masyarakat pesisir daerah itu.
"Pada pertemuan kali ini, PT Timah akan terus memaparkan kepada Pemprov Babel langkah-langkah yang akan mereka lakukan ke depan," katanya.
Ia yakin ketika hal ini bisa dijalankan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang kondusif.
"Kedepannya, seluruh aktivitas penambangan timah akan dikawal oleh pihak keamanan yang dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan TNI jika diperlukan," katanya.
Pada kegiatan rakor kedua ini dihadiri Kapolda Babel, Irjen. Pol. Anang Syarif Hidayat, Danrem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI M. Jangkung Widyanto, Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Babel, Damianus Tagor Sidabutar, Sekda Babel, Naziarto dan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani di Ruang Kerja Gubernur Babel.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020