Bogor (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo menargetkan semua daerah harus memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun ini.
"Hampir 80 persen daerah sudah punya PTSP, sehingga kekurangan yang sedikit itu harus diselesaikan tahun ini," kata Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Istana Bogor, Jumat.
Setelah semua daerah memeiliki PTSP dan memiliki kantor, kata Joko Widodo, dirinya akan melakukan pengecekan apakah sudah memberikan pelayanan yang baik dan sesuai standar yang ada.
"Baik mengenai biaya, ketepatan waktu itu akan kita cek," jelasnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa ke depan akan diusahakan indeks service, sehingga pelayanan yang diberikan bisa terlihat.
Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa dalam Rapat Koordinasi dengan wali kota se-Indonesia juga memberikan masukan terkait bentuk dari PTSP.
"Ada masukan bagus, PTSP jangan badan, tetapi dinas, sehingga bisa mengekseskusi. Setiap kita bertemu seperti ini selalu ada masukan yang sangat baik seperti ini untuk pemerintah pusat," ungkapnya.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Tujuan dari rakor ini untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan yang meliputui kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi dan kendala dalam perijinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan serta ego sektoral.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Hampir 80 persen daerah sudah punya PTSP, sehingga kekurangan yang sedikit itu harus diselesaikan tahun ini," kata Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Istana Bogor, Jumat.
Setelah semua daerah memeiliki PTSP dan memiliki kantor, kata Joko Widodo, dirinya akan melakukan pengecekan apakah sudah memberikan pelayanan yang baik dan sesuai standar yang ada.
"Baik mengenai biaya, ketepatan waktu itu akan kita cek," jelasnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa ke depan akan diusahakan indeks service, sehingga pelayanan yang diberikan bisa terlihat.
Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa dalam Rapat Koordinasi dengan wali kota se-Indonesia juga memberikan masukan terkait bentuk dari PTSP.
"Ada masukan bagus, PTSP jangan badan, tetapi dinas, sehingga bisa mengekseskusi. Setiap kita bertemu seperti ini selalu ada masukan yang sangat baik seperti ini untuk pemerintah pusat," ungkapnya.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Tujuan dari rakor ini untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan yang meliputui kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi dan kendala dalam perijinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan serta ego sektoral.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015