Kementerian Sosial terus melakukan verifikasi dan validasi data keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.
Target penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako sebanyak 18,8 juta, sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta.
BPNT menargetkan 18,8 juta dan PKH 10 juta yang diharapkan 60 persen dari desil (tingkat wilayah kemiskinan) enam agar ada efektifitas data serta ketepatan sasaran, ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Direktorat Jenderal PFM terbantu dengan hasil verifikasi dan validasi data, sebab akan lebih tepat sasaran dan mempercepat upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi.
Soal data itu merupakan domain dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Ditjen PFM sebagai pengguna dari hasil veri-vali data tersebut, ujar Asep.
Ia menjelaskan, kewenangan dari Pusdatin termasuk membahas terkait upaya perbaikan kriteria dan standar dari para penerima manfaat agar bisa lebih lebih tepat sasaran.
Untuk mempercepat upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat merupakan kerja bareng lintas Kementerian dan Lembaga (KL).
Upaya mempercepat kemandirian ekonomi merupakan upaya lintas KL yang bisa disinergikan dengan para pihak, seperti BUMN dan dunia usaha, kata Asep.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
Target penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako sebanyak 18,8 juta, sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta.
BPNT menargetkan 18,8 juta dan PKH 10 juta yang diharapkan 60 persen dari desil (tingkat wilayah kemiskinan) enam agar ada efektifitas data serta ketepatan sasaran, ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Direktorat Jenderal PFM terbantu dengan hasil verifikasi dan validasi data, sebab akan lebih tepat sasaran dan mempercepat upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi.
Soal data itu merupakan domain dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Ditjen PFM sebagai pengguna dari hasil veri-vali data tersebut, ujar Asep.
Ia menjelaskan, kewenangan dari Pusdatin termasuk membahas terkait upaya perbaikan kriteria dan standar dari para penerima manfaat agar bisa lebih lebih tepat sasaran.
Untuk mempercepat upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat merupakan kerja bareng lintas Kementerian dan Lembaga (KL).
Upaya mempercepat kemandirian ekonomi merupakan upaya lintas KL yang bisa disinergikan dengan para pihak, seperti BUMN dan dunia usaha, kata Asep.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021