Rapat koordinasi digelar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membahas empat isu strategis terkait sejumlah kebijakan dan masukan-masukan dalam menyikapi sejumlah persoalan strategis di daerah itu.
Beberapa poin yang diangkat pada rapat tersebut merupakan potensi konflik yang mengancam Babel di bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Sekda Babel, Naziarto yang hadir mewakili Gubernur Erzaldi mengatakan perlunya diantisipasi beberapa hal yang dapat memicu potensi konflik di Babel, seperti indikasi bahwa teroris di Babel bukan berasal dari luar daerah, namun sudah berasal warga asli Bangka.
"Salah satunya Agus Setianto yang sebelumnya ditangkap karena tindakan terorisme, yang menjadi penyalur dan perakit senjata. Hal itu harus menjadi perhatian kita bersama," ungkapnya.
Di bidang politik, pada beberapa kabupaten, seperti Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Bangka, pada bulan Oktober ini akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Pilkades ini perlu menjadi atensi karena dapat memicu konflik serta kluster pandemi baru, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap penyelenggaraan Pilkades agar pelaksanaannya tidak menimbulkan potensi kerumunan massa.
Di bidang ekonomi terkait konflik sosial laut di perairan teluk kelabat dalam. Dengan adanya aktivitas pertambangan tambang ilegal di wilayah tersebut mengganggu mata pencaharian para nelayan, meskipun persoalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, pihak Pemprov Babel tidak akan lepas tangan.
"Selain teluk kelabat, konflik masyarakat juga terjadi di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok terkait aktivitas tambang oleh mitra PT. Timah," ungkapnya.
Dalam bidang sosial dan budaya, masih berkutat dari penyalahgunaan narkotika di Babel, Berdasarkan informasi dari BNN bahwa, estimasi penyalahgunaan biaya untuk pembelian narkotika per tahun sebesar Rp 82,5 miliar.
Kepala BNN Babel, Brigjen Pol Zainul Muttaqien yang hadir pada rapat tersebut memaparkan data narapidana berdasarkan per kasus seluruh lapas di Babel.
"Peringkat pertama yakni kasus narkotika, kemudian pencurian, perlindungan anak, pembunuhan dan kasus korupsi," jelasnya.
Maka, dirinya meminta seluruh stakeholders untuk memberantas jaringan peredaran narkotika di Babel.
Sementara itu, KBDO Binda Babel, Asep Trisna Yuana mengatakan, potensi konflik di Babel ke depan di antaranya isu radikalisme dan proses pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
"Potensi konflik saat ini yakni pelaksanaan PPKM apabila tidak terhandle dengan baik," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan, dewasa ini ada beberapa pihak yang ingin merubah ideologi negara kita, yakni Pancasila. Hal itu harus disikapi secara serius.
"Terkait Pilkada 2024, Kita juga harus mulai merencanakan anggaran untuk penyelenggaraan konstelasi politik tersebut," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
Beberapa poin yang diangkat pada rapat tersebut merupakan potensi konflik yang mengancam Babel di bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Sekda Babel, Naziarto yang hadir mewakili Gubernur Erzaldi mengatakan perlunya diantisipasi beberapa hal yang dapat memicu potensi konflik di Babel, seperti indikasi bahwa teroris di Babel bukan berasal dari luar daerah, namun sudah berasal warga asli Bangka.
"Salah satunya Agus Setianto yang sebelumnya ditangkap karena tindakan terorisme, yang menjadi penyalur dan perakit senjata. Hal itu harus menjadi perhatian kita bersama," ungkapnya.
Di bidang politik, pada beberapa kabupaten, seperti Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Bangka, pada bulan Oktober ini akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Pilkades ini perlu menjadi atensi karena dapat memicu konflik serta kluster pandemi baru, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap penyelenggaraan Pilkades agar pelaksanaannya tidak menimbulkan potensi kerumunan massa.
Di bidang ekonomi terkait konflik sosial laut di perairan teluk kelabat dalam. Dengan adanya aktivitas pertambangan tambang ilegal di wilayah tersebut mengganggu mata pencaharian para nelayan, meskipun persoalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, pihak Pemprov Babel tidak akan lepas tangan.
"Selain teluk kelabat, konflik masyarakat juga terjadi di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok terkait aktivitas tambang oleh mitra PT. Timah," ungkapnya.
Dalam bidang sosial dan budaya, masih berkutat dari penyalahgunaan narkotika di Babel, Berdasarkan informasi dari BNN bahwa, estimasi penyalahgunaan biaya untuk pembelian narkotika per tahun sebesar Rp 82,5 miliar.
Kepala BNN Babel, Brigjen Pol Zainul Muttaqien yang hadir pada rapat tersebut memaparkan data narapidana berdasarkan per kasus seluruh lapas di Babel.
"Peringkat pertama yakni kasus narkotika, kemudian pencurian, perlindungan anak, pembunuhan dan kasus korupsi," jelasnya.
Maka, dirinya meminta seluruh stakeholders untuk memberantas jaringan peredaran narkotika di Babel.
Sementara itu, KBDO Binda Babel, Asep Trisna Yuana mengatakan, potensi konflik di Babel ke depan di antaranya isu radikalisme dan proses pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
"Potensi konflik saat ini yakni pelaksanaan PPKM apabila tidak terhandle dengan baik," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan, dewasa ini ada beberapa pihak yang ingin merubah ideologi negara kita, yakni Pancasila. Hal itu harus disikapi secara serius.
"Terkait Pilkada 2024, Kita juga harus mulai merencanakan anggaran untuk penyelenggaraan konstelasi politik tersebut," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021