Pangkalpinang (ANTARA) - Sebanyak 12 kepala desa dan lurah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lolos seleksi sebagai wakil Kepulauan Babel di ajang Paralegal Justice Award (PJA) 2024 tingkat Nasional.
"Kami berterima kasih kepada jajaran pemprov dan kabupaten/kota atas lolosnya 12 kades dan lurah untuk ajang Paralegal Justice Award Tingkat Nasional 2024," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel Harun Sulianto di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan sebanyak 12 orang kades dan lurah yang lolos seleksi tingkat nasional ajang Paralegal Justice Award 2024 yaitu Kepala Desa Namang Bangka Tengah Zaiwan, Kepala Desa Keciput Belitung Pratiwi Perucha, Kepala Desa Mekar Jaya Belitung Timur Syamsudin.
Kepala Desa Airbara Bangka Selatan Muklis Insan, Kepala Desa Karya Makmur Bangka Barwu Arkoni, Kepala Desa Air Limau Bangka Barat Mexsi Diansah. Kepala Desa Sekar Biru Bangka Barat Munarfarzah, Lurah Sinar Bulan Pangkalpinang Teguh Arifianto, Kepala Desa Sungailiat Bangka Farid Anshary, Lurah Gedung Nasional Pangkalpinang Suwanti, Kepala Desa Bakam Bangka H. Mashur, serta Kepala Desa Nangka Bangka Selatan Bayumi AR.
"Pada 2023 terdapat tiga orang kades perwakilan dari Babel yang mendapatkan anugerah PJA dan diharapkan tahun ini lebih banyak lagi," katanya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kanwil Kemenkumham Babel Fajar Sulaeman Taman mengatakan berdasarkan hasil penilaian Panitia Seleksi Paralegal Justice Award 2024, diperoleh sejumlah 300 dari 1.067 jumlah pendaftar dari seluruh wilayah di Indonesia yang dinyatakan lulus tahapan seleksi daerah untuk dapat mengikuti Paralegal Justice Award 2024 Tingkat Nasional.
"Para kades dan lurah yang lolos ini telah melalui proses seleksi panjang dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kota dan provinsi," katanya.
Ia menyatakan nantinya peserta akan mengikuti seleksi nasional di Jakarta dan akan mengikuti rangkaian kegiatan Paralegal Justice Award Tahun 2024. Kegiatan tersebut akan dimulai pada 28 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham.
Beberapa agenda diantaranya yaitu, pemberian materi tentang pengantar hukum dan penyelesaian konflik/ sengketa oleh Hakim dari Mahkamah Agung, Pengukuhan Paralegal Indonesia, penentuan penerima Anugerah PJA, serta Malam Penganugerahan Paralegal Justice Award.
PJA merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala desa dan lurah yang bertindak sebagai juru damai desa atau non-litigation peacemaker (NLP). Mereka yang mendukung pariwisata, tenaga kerja dan investasi di daerahnya akan diberikan penghargaan Anubhawa Sasana Jagadhita (ASJ).
"Penyelenggaraan PJA merupakan kerja sama antara Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," katanya.
