Sungailiat (Antara Babel) - Pihak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyarankan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat membentuk tim verifikasi penyaluran bantuan alat tangkap perikanan.
"Saya sarankan kepada pihak DKP, agar dalam penyaluran bantuan penangkapan kepada nelayan dibentuk terlebih dahulu tim verifikasi untuk mendata nelayan yang benar-benar layak mendapatkan bantuan itu," kata Sekretaris HNSI Cabang Kabupaten Bangka, Ridwan di Sungailiat, Sabtu.
Mengingat nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga nelayan itu berkeinginan yang sama untuk mendapatkan bantuan alat tangkap perikanan dari pemerintah.
"Ada sebagian tidak memiliki alat tangkap sendiri seperti kapal penangkapan dan ada pula nelayan yang sudah memiliki kapal penangkapan namun tetap mengusulkan bantuan kepada pemerintah," katanya.
Tim verifikasi itu nantinya, kata dia, diberikan kewenangan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nelayan yang mengusulkan bantuan alat tangkap apakah benar-benar layak mendapatkan atau sebaliknya.
"Jangan sampai bantuan alat tangkap nelayan disalurkan tanpa melihat kondisi langsung di lapangan karena hal itu dapat mengakibatkan penyaluran bantuan yang kurang tepat sasaran," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan alat tangkap nelayan agar bantuan yang disalurkan nantinya benar-benar tepat sasaran.
Sementara Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bangka, Harry Patriadi mengatakan, tahun 2015 pihaknya akan menyalurkan bantuan alat tangkap jenis kapasitas kapal mesin tempel atau kapasitas kurang dari lima gross ton sebanyak lebih kurang 10 unit.
"Bantuan kapal mesin tempel akan disalurkan kepada nelayan melalui KUB yang sebelumnya sudah mengusulkan proposal dan sebelum bantuan disalurkan kami akan melihat kondisi langsung di lapangan untuk mengetahui apakah calon penerima bantuan itu layak menerima atau tidak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Saya sarankan kepada pihak DKP, agar dalam penyaluran bantuan penangkapan kepada nelayan dibentuk terlebih dahulu tim verifikasi untuk mendata nelayan yang benar-benar layak mendapatkan bantuan itu," kata Sekretaris HNSI Cabang Kabupaten Bangka, Ridwan di Sungailiat, Sabtu.
Mengingat nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga nelayan itu berkeinginan yang sama untuk mendapatkan bantuan alat tangkap perikanan dari pemerintah.
"Ada sebagian tidak memiliki alat tangkap sendiri seperti kapal penangkapan dan ada pula nelayan yang sudah memiliki kapal penangkapan namun tetap mengusulkan bantuan kepada pemerintah," katanya.
Tim verifikasi itu nantinya, kata dia, diberikan kewenangan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nelayan yang mengusulkan bantuan alat tangkap apakah benar-benar layak mendapatkan atau sebaliknya.
"Jangan sampai bantuan alat tangkap nelayan disalurkan tanpa melihat kondisi langsung di lapangan karena hal itu dapat mengakibatkan penyaluran bantuan yang kurang tepat sasaran," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan alat tangkap nelayan agar bantuan yang disalurkan nantinya benar-benar tepat sasaran.
Sementara Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bangka, Harry Patriadi mengatakan, tahun 2015 pihaknya akan menyalurkan bantuan alat tangkap jenis kapasitas kapal mesin tempel atau kapasitas kurang dari lima gross ton sebanyak lebih kurang 10 unit.
"Bantuan kapal mesin tempel akan disalurkan kepada nelayan melalui KUB yang sebelumnya sudah mengusulkan proposal dan sebelum bantuan disalurkan kami akan melihat kondisi langsung di lapangan untuk mengetahui apakah calon penerima bantuan itu layak menerima atau tidak," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015