Pangkalpinang (Antara Babel) - Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP) Provinsi Bangka Belitung, mendatangi PT Timah Tbk untuk menggelar aksi solidaritas dalam rangka memperingati hari buruh.
"Kedatangan kami ini dalam memperingati hari buruh dan ini merupakan momentum untuk kembali menyuarakan peningkatan kesejahteraan buruh, terlebih di Bangka Belitung banyak buruh yang bekerja di sektor pertambangan timah," ujar Sekjen Laskar Merah Putih Provinsi Bangka Belitung, Donny Fahrum, Senin.
Ia mengatakan, Bangka Belitung sebagai daerah pertambangan timah yang memicu hadirnya banyak buruh tambang baik dari lokal maupun dari luar daerah untuk bekerja di segala lini yang terkait dengan pertimahan. Sebagian besar kondisi buruh-buruh ini jauh dari kata sejahtera.
"Pada momentum peringatan hari buruh tahun 2015 ini, kami dari laskar merah putih markas daerah Bangka Belitung, menuntut beberapa poin untuk di patuhi oleh PT Timah Tbk, selaku potret terdepan dari praktik pertambangan timah di Bangka Belitung," ujarnya.
Dikatakannya, sebagai penguasa kuota ekspor timah terbesar dengan jumlah 2500 ton per bulan, pihaknya meminta PT Timah untuk tidak mempraktikkan pembelian pasir timah denga harga murah.
"Harga beli pasir timah dengan Rp100 ribu per kilogram sungguh menyiksa nasib buruh tambang, padahal harga timah Internasional saat ini sedang naik," ungkapnya.
Ia mengatakan, jika PT Timah mempraktikkan harga beli pasir timah yang murah, maka Pemprov Babel harus meninjau ulang pembagian kuota ekspor antara PT. Timah dengan pihak swasta.
"Kuota besar rentan menimbulkan praktik kesewenang-wenangan dalam berbisnis timah oleh PT Timah yang ujung-ujungnya para buruh yang berada di garda terdepan praktik penambangan timah yang harus menunggu imbas dengan upah kerja yang murah," jelasnya.
Dikatakannya, saat ini di lingkungan internal PT Timah masih mempraktikkan pola kerja alih daya alias outsourcing dalam mempekerjakan masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta agar praktik pembodohan itu dihentikan dan mengangkat para pekerja outsourcing sebagai karyawan tetap.
"Kami juga meminta Pemerintah mengusut dana jaminan kesehatan para pensiun PT Timah yang kini telah dialihkan oleh PT Timah ke BPJS kesehatan. Kemana larinya dana jaminan kesehatan para pensiunan sebesar Rp355 miliar," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kezoliman PT Timah berupa pengusiran kepada para pensiunan yang secara hukum mempunyai hak membeli rumah dinas yang mereka tempati, harus dihentikan dan memberikan hak kepada mereka untuk membeli rumah tersebut.
"Kami juga meminta PT Timah mengembalikan kedaulatan pertimahan kepada rakyat Bangka Belitung dengan memfungsikan juga Ponton Isap Produksi (PIP) dan turut memberdayakan BUMD," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kedatangan kami ini dalam memperingati hari buruh dan ini merupakan momentum untuk kembali menyuarakan peningkatan kesejahteraan buruh, terlebih di Bangka Belitung banyak buruh yang bekerja di sektor pertambangan timah," ujar Sekjen Laskar Merah Putih Provinsi Bangka Belitung, Donny Fahrum, Senin.
Ia mengatakan, Bangka Belitung sebagai daerah pertambangan timah yang memicu hadirnya banyak buruh tambang baik dari lokal maupun dari luar daerah untuk bekerja di segala lini yang terkait dengan pertimahan. Sebagian besar kondisi buruh-buruh ini jauh dari kata sejahtera.
"Pada momentum peringatan hari buruh tahun 2015 ini, kami dari laskar merah putih markas daerah Bangka Belitung, menuntut beberapa poin untuk di patuhi oleh PT Timah Tbk, selaku potret terdepan dari praktik pertambangan timah di Bangka Belitung," ujarnya.
Dikatakannya, sebagai penguasa kuota ekspor timah terbesar dengan jumlah 2500 ton per bulan, pihaknya meminta PT Timah untuk tidak mempraktikkan pembelian pasir timah denga harga murah.
"Harga beli pasir timah dengan Rp100 ribu per kilogram sungguh menyiksa nasib buruh tambang, padahal harga timah Internasional saat ini sedang naik," ungkapnya.
Ia mengatakan, jika PT Timah mempraktikkan harga beli pasir timah yang murah, maka Pemprov Babel harus meninjau ulang pembagian kuota ekspor antara PT. Timah dengan pihak swasta.
"Kuota besar rentan menimbulkan praktik kesewenang-wenangan dalam berbisnis timah oleh PT Timah yang ujung-ujungnya para buruh yang berada di garda terdepan praktik penambangan timah yang harus menunggu imbas dengan upah kerja yang murah," jelasnya.
Dikatakannya, saat ini di lingkungan internal PT Timah masih mempraktikkan pola kerja alih daya alias outsourcing dalam mempekerjakan masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta agar praktik pembodohan itu dihentikan dan mengangkat para pekerja outsourcing sebagai karyawan tetap.
"Kami juga meminta Pemerintah mengusut dana jaminan kesehatan para pensiun PT Timah yang kini telah dialihkan oleh PT Timah ke BPJS kesehatan. Kemana larinya dana jaminan kesehatan para pensiunan sebesar Rp355 miliar," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kezoliman PT Timah berupa pengusiran kepada para pensiunan yang secara hukum mempunyai hak membeli rumah dinas yang mereka tempati, harus dihentikan dan memberikan hak kepada mereka untuk membeli rumah tersebut.
"Kami juga meminta PT Timah mengembalikan kedaulatan pertimahan kepada rakyat Bangka Belitung dengan memfungsikan juga Ponton Isap Produksi (PIP) dan turut memberdayakan BUMD," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015