Toboali (Antara Babel) - Warga miskin di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan bantuan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) untuk mengurangi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan bantuan dari program ini meski tercatat sebagai rumah tangga sasaran (RTS) di kantor kelurahan," kata warga Air Benar Kelurahan Teladan Toboali, Nur (42) di Toboali, Rabu.
Ia menyebutkan bahwa baik dirinya maupun orang tuanya sudah tidak lagi mampu bekerja.
"Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami hanya mengandalkan upah sebagai buruh tani. Upah yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan sehari saja," katanya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah kabupaten agar dapat melakukan pendataan penduduk sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Apabila program ini tidak tepat sasaran, sebaiknya dihapuskan saja, karena dapat menimbulkan kecemburuan antarsesama warga, karena ada warga yang mampu malah menerima program ini," katanya.
Demikian juga, Rubi (35) warga Toboali lainnya yang mengaku belum pernah menerima bantuan PSKS tersebut.
"Saya hanya buruh harian berpenghasilan kecil, hanya cukup untuk membeli beras serta sayur-sayuran saja, sehingga tidak sanggup lagi membiayai sekolah anak-anak," katanya.
Saat ini, kata dia, dua orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar terpaksa berhenti bersekolah karena tidak ada biaya.
"Saya sangat sedih karena tidak mampu membiayai sekolah anak," katanya.
Ia juga berharap pemerintah daerah mendata ulang warga miskin agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan dapat membantu warga yang benar-benar miskin.
"Tetangga saya yang memiliki sepeda motor dan kebun yang luas juga mendapatkan bantuan raskin dan juga ikut PSKS ini, sementara kami belum menerima bantuan apa-apa dari pemerintah," katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Marsuri Manap mengatakan pihaknya hanya menerima data dari Badan Pusat Statistik(BPS) yang dikeluarkan pada 2011.
"Kami hanya menerima data sesuai yang diberikan pusat, setelah itu bantuan sosial diberikan kepada warga yang tercatat dalam data tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan bantuan dari program ini meski tercatat sebagai rumah tangga sasaran (RTS) di kantor kelurahan," kata warga Air Benar Kelurahan Teladan Toboali, Nur (42) di Toboali, Rabu.
Ia menyebutkan bahwa baik dirinya maupun orang tuanya sudah tidak lagi mampu bekerja.
"Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami hanya mengandalkan upah sebagai buruh tani. Upah yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan sehari saja," katanya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah kabupaten agar dapat melakukan pendataan penduduk sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Apabila program ini tidak tepat sasaran, sebaiknya dihapuskan saja, karena dapat menimbulkan kecemburuan antarsesama warga, karena ada warga yang mampu malah menerima program ini," katanya.
Demikian juga, Rubi (35) warga Toboali lainnya yang mengaku belum pernah menerima bantuan PSKS tersebut.
"Saya hanya buruh harian berpenghasilan kecil, hanya cukup untuk membeli beras serta sayur-sayuran saja, sehingga tidak sanggup lagi membiayai sekolah anak-anak," katanya.
Saat ini, kata dia, dua orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar terpaksa berhenti bersekolah karena tidak ada biaya.
"Saya sangat sedih karena tidak mampu membiayai sekolah anak," katanya.
Ia juga berharap pemerintah daerah mendata ulang warga miskin agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan dapat membantu warga yang benar-benar miskin.
"Tetangga saya yang memiliki sepeda motor dan kebun yang luas juga mendapatkan bantuan raskin dan juga ikut PSKS ini, sementara kami belum menerima bantuan apa-apa dari pemerintah," katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Marsuri Manap mengatakan pihaknya hanya menerima data dari Badan Pusat Statistik(BPS) yang dikeluarkan pada 2011.
"Kami hanya menerima data sesuai yang diberikan pusat, setelah itu bantuan sosial diberikan kepada warga yang tercatat dalam data tersebut," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015