Muntok (Antara Babel) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung memperkirakan politik transaksional pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2015 tinggi seiring melemahnya perekonomian masyarakat di daerah itu.
"Fenomena politik transaksional masih terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini tidak bisa dipungkiri, begitu juga di Bangka Barat dan fenomena ini kami prediksikan meningkat pada Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015," kata Komisioner KPU Kabupaten Bangka Barat, Harpandi, di Muntok, Senin.
Ia mengatakan, berdasarkan pengamatan di lapangan selama ini praktik pemilih transaksional masih mendominasi jumlah pemilih pada pileg dan pilpres 2014 dan masih akan berlanjut pada pilkada 2015.
Menurut dia, transaksi yang diberikan para peserta wujudnya bermacam-macam, seperti uang transportasi, uang makan, pemberian sarung dan perlengkapan ibadah lain, bantuan kepada kelompok masyarakat dan bentuk lainnya.
"Pada pilkada 2015 kami prediksikan akan terjadi hal serupa karena pemahaman berpolitik masyarakat masih rendah, ditambah tingkat ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk seiring kebijakan sektor pertambangan yang diberlakukan beberapa waktu terakhir," kata dia.
Menurut dia, peran serta politik masyarakat di daerah itu saat ini masih sebatas datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos.
"Perlu kerja keras untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, karena peran serta politik seharusnya tidak hanya sebatas mencoblos, tetapi juga memahami, mengawal sekaligus mengawasi realisasi janji-janji politik pejabat terpilih," kata dia.
Menurut dia, peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat ini merupakan tanggung jawab bersama dan perlu segera dicarikan jalan keluar agar pemimpin terpilih benar-benar melaksanakan janji-janji politiknya seperti saat kampanye.
"Kami harapkan kesadaran masyarakat untuk berpolitik semakin meningkat sehingga daerah politik bisa berjalan sesuai fungsinya dan pembangunan berjalan lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Fenomena politik transaksional masih terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini tidak bisa dipungkiri, begitu juga di Bangka Barat dan fenomena ini kami prediksikan meningkat pada Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015," kata Komisioner KPU Kabupaten Bangka Barat, Harpandi, di Muntok, Senin.
Ia mengatakan, berdasarkan pengamatan di lapangan selama ini praktik pemilih transaksional masih mendominasi jumlah pemilih pada pileg dan pilpres 2014 dan masih akan berlanjut pada pilkada 2015.
Menurut dia, transaksi yang diberikan para peserta wujudnya bermacam-macam, seperti uang transportasi, uang makan, pemberian sarung dan perlengkapan ibadah lain, bantuan kepada kelompok masyarakat dan bentuk lainnya.
"Pada pilkada 2015 kami prediksikan akan terjadi hal serupa karena pemahaman berpolitik masyarakat masih rendah, ditambah tingkat ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk seiring kebijakan sektor pertambangan yang diberlakukan beberapa waktu terakhir," kata dia.
Menurut dia, peran serta politik masyarakat di daerah itu saat ini masih sebatas datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos.
"Perlu kerja keras untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, karena peran serta politik seharusnya tidak hanya sebatas mencoblos, tetapi juga memahami, mengawal sekaligus mengawasi realisasi janji-janji politik pejabat terpilih," kata dia.
Menurut dia, peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat ini merupakan tanggung jawab bersama dan perlu segera dicarikan jalan keluar agar pemimpin terpilih benar-benar melaksanakan janji-janji politiknya seperti saat kampanye.
"Kami harapkan kesadaran masyarakat untuk berpolitik semakin meningkat sehingga daerah politik bisa berjalan sesuai fungsinya dan pembangunan berjalan lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain," kata dia.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015