Jakarta (Antara Babel) - Organisasi massa relawan Jokowi, Projo, meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat menteri yang telah menghinanya, terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada media bahwa ada menteri di dalam Kabinet Kerja yang menghina Presiden Jokowi.
"Kalau bisa langsung copot saja. Sebab pemerintahan Jokowi memerlukan orang-orang yang sepenuh hatinya mengabdi untuk bangsa dan rakyat," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kepada para wartawan di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, Indonesia menganut sistem presidensial. Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden selaku mandataris rakyat. Jadi bila sampai ada menteri yang tidak loyal kepada presiden, patut di pertanyakan kredibilitasnya.
Para menteri, menurut dia, harus memiliki loyalitas tunggal, tidak mengedepankan kepentingan kelompok dan pribadi, solid dan satu kesatuan gerak dengan presiden.
Sementara presiden, menurut dia, memerlukan orang-orang yang loyal, militan, berani mengambil keputusan dan elegan
Untuk itu, menteri yang menghina presiden harus segera mengundurkan diri.
"Atau lebih baik di pecat saja," kata mantan aktivis gerakan mahasiswa 1998 dari Universitas Indonesia itu.
Karena hal itu selain merendahkan etika politik bisa menjadi pelajaran yang buruk bagi penguatan sistem presidensial.
"Sungguh ini keterlaluan dan memalukan. Menteri itu harus cepat minta maaf dan angkat koper. Cepat atau lambat publik akan tahu siapa yang bersangkutan, " katanya.
Presiden, menurut dia, telah berkali-kali menegaskan bahwa saat ini sedang menghadapi banyak mafia di berbagai bidang. Saat ini kerjasama politisi busuk, birokrat korup dan pengusaha hitam sedang menggrogoti pemerintahan Jokowi.
"Karena itu menteri yang melakukan penghinaan kepada presiden adalah bagian paling penting dari sabotase birokrasi yang sekarang sedang masif terjadi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kalau bisa langsung copot saja. Sebab pemerintahan Jokowi memerlukan orang-orang yang sepenuh hatinya mengabdi untuk bangsa dan rakyat," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kepada para wartawan di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, Indonesia menganut sistem presidensial. Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden selaku mandataris rakyat. Jadi bila sampai ada menteri yang tidak loyal kepada presiden, patut di pertanyakan kredibilitasnya.
Para menteri, menurut dia, harus memiliki loyalitas tunggal, tidak mengedepankan kepentingan kelompok dan pribadi, solid dan satu kesatuan gerak dengan presiden.
Sementara presiden, menurut dia, memerlukan orang-orang yang loyal, militan, berani mengambil keputusan dan elegan
Untuk itu, menteri yang menghina presiden harus segera mengundurkan diri.
"Atau lebih baik di pecat saja," kata mantan aktivis gerakan mahasiswa 1998 dari Universitas Indonesia itu.
Karena hal itu selain merendahkan etika politik bisa menjadi pelajaran yang buruk bagi penguatan sistem presidensial.
"Sungguh ini keterlaluan dan memalukan. Menteri itu harus cepat minta maaf dan angkat koper. Cepat atau lambat publik akan tahu siapa yang bersangkutan, " katanya.
Presiden, menurut dia, telah berkali-kali menegaskan bahwa saat ini sedang menghadapi banyak mafia di berbagai bidang. Saat ini kerjasama politisi busuk, birokrat korup dan pengusaha hitam sedang menggrogoti pemerintahan Jokowi.
"Karena itu menteri yang melakukan penghinaan kepada presiden adalah bagian paling penting dari sabotase birokrasi yang sekarang sedang masif terjadi," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015