Bupati Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riza Hardavid meminta aktivitas penambangan bijih timah di pesisir laut Desa Rias dihentikan, untuk menjaga ketentraman di masyarakat.
"Sudah terjadi pro dan kontra terkait aktivitas penambangan bijih timah laut, maka saya minta masing-masing bisa menahan diri karena saya tetap berada di tengah-tengah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi," katanya di Toboali, Sabtu.
Hal itu dikatakan bupati menyikapi derasnya aksi penolakan aktivitas penambangan bijih timah di laut Merbau dan Temayeng, Desa Rias.
Sejumlah alat pengeruk bijih timah (ponton isap produksi) sudah mulai beroperasi dan mereka mengaku bernaung di bawah PT Timah Tbk yang notabene adalah perusahaan plat merah.
"Saya tetap berada di tengah masyarakat, aspirasi tentu kita dengar dan sama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Riza juga menyebut ada "aroma" politik dalam aktivitas penambangan bijih timah laut yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama nelayan dan petani.
"Saya sudah sampaikan kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait kondisi ini, mereka menanggapi dengan baik dan dalam waktu cepat semua alat tambang ditarik," katanya.
Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri mengatakan tetap berjuang untuk menjaga kelestarian laut tempat mereka mencari nafkah.
"Memang hari ini beberapa ponton isap produksi akan ditarik namun belum ada kejelasan kapan akan berhenti, kami tetap kawal laut kami sampai mereka pergi," katanya.
Joni berharap kepada Pejabat Gubernur Bangka Belitung untuk mengkaji ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah konflik.
"Mungkin bisa dengan menciutkan jumlah IUP atau lebih bagus menghilangkan seluruhnya karena masyarakat secara tegas menolak aktivitas tambang laut di wilayah ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Sudah terjadi pro dan kontra terkait aktivitas penambangan bijih timah laut, maka saya minta masing-masing bisa menahan diri karena saya tetap berada di tengah-tengah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi," katanya di Toboali, Sabtu.
Hal itu dikatakan bupati menyikapi derasnya aksi penolakan aktivitas penambangan bijih timah di laut Merbau dan Temayeng, Desa Rias.
Sejumlah alat pengeruk bijih timah (ponton isap produksi) sudah mulai beroperasi dan mereka mengaku bernaung di bawah PT Timah Tbk yang notabene adalah perusahaan plat merah.
"Saya tetap berada di tengah masyarakat, aspirasi tentu kita dengar dan sama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Riza juga menyebut ada "aroma" politik dalam aktivitas penambangan bijih timah laut yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama nelayan dan petani.
"Saya sudah sampaikan kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait kondisi ini, mereka menanggapi dengan baik dan dalam waktu cepat semua alat tambang ditarik," katanya.
Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri mengatakan tetap berjuang untuk menjaga kelestarian laut tempat mereka mencari nafkah.
"Memang hari ini beberapa ponton isap produksi akan ditarik namun belum ada kejelasan kapan akan berhenti, kami tetap kawal laut kami sampai mereka pergi," katanya.
Joni berharap kepada Pejabat Gubernur Bangka Belitung untuk mengkaji ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah konflik.
"Mungkin bisa dengan menciutkan jumlah IUP atau lebih bagus menghilangkan seluruhnya karena masyarakat secara tegas menolak aktivitas tambang laut di wilayah ini," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022