Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto mencatat hasil rapat bersama dalam Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) yang digelar pada 2-3 Agustus kemarin menghasilkan tiga kesepakatan bersama yang akan segera disampaikan ke pemerintah pusat.
"Dalam rapat tersebut kita menghasilkan beberapa kesepakatan bersama, yakni terpilihnya Ketua Forsesdasi yakni Sekda Bangka Selatan, Edi Supriyadi. Ketua terpilih akan segera menyusun struktur keanggotaan dan program kerjanya kedepan," ujarnya.
Selain itu, keanggotaan Forsesdasi juga menyusun strategi dalam menyikapi kebijakan pemerintah terhadap honorer pada 28 November 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di pemerintah pusat maupun daerah.
"Dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, kita sepakat mengusulkan mereka honorer yang nanti tidak lulus seleksi PPPK dapat dialihkan menjadi tenaga teknis administrasi melalui outsourching, yang sama seperti satpam, supir, pramusaji dan petugas kebersihan," ujarnya.
Disamping itu para honorer yang tidak lulus seleksi PPPK disarankan untuk mengikuti seleksi CPNS karena tahun depan Pemprov Babel bersama Pemerintah kabupaten/kota akan mengusulkan penambahan formasi CPNS dengan kuota yang lebih besar.
Pihaknya juga akan mengusulkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tenaga PPPK nanti, karena selama ini DAU hanya dialokasikan untuk PNS saja, pembayaran upah honorer melalui APBD.
"Hasil kesepakatan bersama dalam rapat kerja Forsesdasi Wilayah Babel ini akan disampaikan ke Ketua Forsesdasi Pusat, Menpan RB dan Mendagri," ujarnya.
Naziarto menambahkan, tenaga honorer yang akan mengikuti Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dikoordinir oleh instansi masing-masing honorer ditempatkan, juga terkoordinir oleh Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD).
"Beberapa kriteria yang diutamakan adalah mereka lulusan Strata 1 (S1), Diploma III (DIII) dan mereka yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Dalam rapat tersebut kita menghasilkan beberapa kesepakatan bersama, yakni terpilihnya Ketua Forsesdasi yakni Sekda Bangka Selatan, Edi Supriyadi. Ketua terpilih akan segera menyusun struktur keanggotaan dan program kerjanya kedepan," ujarnya.
Selain itu, keanggotaan Forsesdasi juga menyusun strategi dalam menyikapi kebijakan pemerintah terhadap honorer pada 28 November 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di pemerintah pusat maupun daerah.
"Dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, kita sepakat mengusulkan mereka honorer yang nanti tidak lulus seleksi PPPK dapat dialihkan menjadi tenaga teknis administrasi melalui outsourching, yang sama seperti satpam, supir, pramusaji dan petugas kebersihan," ujarnya.
Disamping itu para honorer yang tidak lulus seleksi PPPK disarankan untuk mengikuti seleksi CPNS karena tahun depan Pemprov Babel bersama Pemerintah kabupaten/kota akan mengusulkan penambahan formasi CPNS dengan kuota yang lebih besar.
Pihaknya juga akan mengusulkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tenaga PPPK nanti, karena selama ini DAU hanya dialokasikan untuk PNS saja, pembayaran upah honorer melalui APBD.
"Hasil kesepakatan bersama dalam rapat kerja Forsesdasi Wilayah Babel ini akan disampaikan ke Ketua Forsesdasi Pusat, Menpan RB dan Mendagri," ujarnya.
Naziarto menambahkan, tenaga honorer yang akan mengikuti Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dikoordinir oleh instansi masing-masing honorer ditempatkan, juga terkoordinir oleh Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD).
"Beberapa kriteria yang diutamakan adalah mereka lulusan Strata 1 (S1), Diploma III (DIII) dan mereka yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer," pungkasnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022